Soal Anggaran Pilkades Muratara 2022 yang Diprotes karena Minim, Ini Tanggapan Pemkab

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah mencari solusi menanggapi protes panitia di desa soal anggaran Pilkades Muratara 2022 yang dianggap minim.

Sebagaimana diketahui, Pilkades Muratara 2022 yang akan digelar serentak pada 22 September di 50 desa di daerah ini diwarnai protes soal anggaran yang dinilai tak mencukupi. 

"Alhamdulillah, ada angin segar mengenai anggaran, Pemkab menyetujui ada penambahan, dan ini akan kami kawal," kata panitia Pilkades salah satu desa di Muratara pada TribunSumsel.com, Minggu (14/8/2022). 

Sebelumnya, panitia Pilkades Muratara 2022 di tingkat desa mengancam akan beramai-ramai mengundurkan diri dan menghentikan tahapan pelaksanaannya yang kini sudah berjalan.

Hal itu karena anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk Pilkades Muratara 2022 dinilai tidak mencukupi yakni dipukul rata sebesar Rp 20 juta per desa.

"Yo kalu cuma 20 juta itulah cakmano kami nak ngaturnyo duit itu, dak cukuplah, okelah kalu pemilihnyo dikit, cakmano kalu mato pemilihnyo banyak cak di desa kami," kata narasumber. 

Ia menyebut pelaksanaan Pilkades Muratara 2022 ini masih dalam suasana pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir sehingga ada batasan maksimal pemilih 500 orang per TPS. 

"Kan ado aturan baru kareno Covid satu TPS maksimal 500 orang, otomatis kalu pemilihnyo 3.000 kan ado 6 TPS, butuh anggaran banyak," katanya.

Menurut dia, jika di satu desa ada lebih dari 5 TPS idealnya membutuhkan anggaran mencapai Rp 60 jutaan.

"Kalu lebih dari 5 TPS sekitar 60 juta lah kira-kira, kalu ado 4 TPS perkiraan anggarannyo 45 juta, kalu cuma satu TPS mungkin cukup 20 juta itu," katanya.

Ajukan Anggaran Tambahan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Muratara, Gusti Rohmani mengakui telah menerima banyak keluhan dari panitia desa mengenai anggaran Pilkades tersebut.

"Iya memang sudah banyak panitia di desa yang protes bahwa anggaran 20 juta itu kurang, tetapi itulah kondisi keuangan daerah kita," kata Gusti yang juga sekretaris panitia Pilkades tingkat kabupaten ini.