Pilkades Muratara 2022 Diwarnai Protes Soal Anggaran, DPRD Sarankan Jangan Pukul Rata

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pilkades Muratara 2022 yang akan digelar serentak pada 22 September 2022 di 50 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diwarnai protes soal anggaran.

Panitia Pilkades Muratara 2022 di tingkat desa mengancam akan beramai-ramai menghentikan tahapan pelaksanaannya yang kini sudah berjalan.

Hal itu karena anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Muratara untuk Pilkades Muratara 2022 dinilai tidak mencukupi yakni dipukul rata sebesar Rp 20 juta per desa.

Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah turut memberikan komentar terkait hal ini dan berharap Pemilihan kepala desa (Pilkades) di 50 desa dapat terselenggara dengan lancar tanpa kendala.

"Pemerintah harus serius mengatasi persoalan ini, jangan sampai gara-gara anggaran kurang Pilkades jadi gagal, kacau nanti," kata Efriyansyah dihubungi TribunSumsel.com, Sabtu (13/8/2022).

Efriyansyah mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa besaran anggaran yang dibutuhan panitia di masing-masing desa.

Baca juga: Plt Kadis Pertanian PALI Penuhi Panggilan Kejati Sumsel, Kembalikan Kerugian Negara

Namun diakuinya, anggaran sebesar Rp 20 juta tersebut bila dikalkulasikan memang tidak mencukupi, terutama untuk desa-desa yang jumlah pemilihnya lebih banyak.

"Memang kalau dikalkulasikan (20 juta) itu kurang, sangat minim, tapi tergantung dari jumlah pemilihnya juga," kata dia.

Efriyansyah menyarankan agar panitia di desa, Camat dan Dinas PMDP3A sebagai leading sektor duduk bersama mencari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ia juga menyarankan agar anggaran tersebut tidak disamaratakan karena masing-masing desa memiliki jumlah pemilih yang berbeda.

"Lebih baik dihitung sesuai dengan jumlah pemilih, jadi jangan disamaratakan, desa A dan desa B misalnya berbeda jauh jumlah pemilihnya, tidak fair kalau anggarannya sama," ujar Efriyansyah.

Menurut dia, soal anggaran ini seharusnya dihitung secara matang dari jauh-jauh hari, sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan daerah yang juga minim.

Menanggapi usulan penambahan anggaran Pilkades di APBD Perubahan 2022, Efriyansyah memperkirakan sulit dikabulkan untuk jumlah yang banyak.

"Yang jadi masalah kalau mau ditambahkan, anggarannya dari mana. Seharusnya ini dipikirkan jauh-jauh hari, sedangkan Pilkades ini tinggal menghitung hari," katanya.

*Anggaran 20 Juta Tak Cukup*

Panitia Pilkades di tingkat desa mengaku pusing karena merasa anggaran Rp 20 juta terlalu minim, terlebih untuk desa yang memiliki pemilih lebih banyak.

"Peninglah, cakmano ngaturnyo 20 juta itu, dak cukup, apolagi mato pemilih di desa kami ini banyak," ungkap panitia Pilkades di salah satu desa di Muratara pada TribunSumsel.com, Jumat (12/8/2022).

Ia mengungkapkan, untuk di desa mereka setelah dihitung-hitung membutuhkan anggaran sebesar Rp 60-an juta.

Mereka berharap ada penambahan anggaran Pilkades karena dianggap tidak mencukupi untuk kesuksesan pelaksanaannya.

"Yo mudah-mudahan ado tambahannyo, kalu idak saro kami, nak minta dengan calon dak boleh, menyalahi aturan," katanya.

Narasumber TribunSumsel.com lainnya mengungkapkan panitia di desa mengancam akan beramai-ramai mengundurkan diri dan menghentikan tahapan bila dana Pilkades tidak ada penambahan.

"Kami minta ada kepastian penambahan anggaran Pilkades, kalau tidak maka seluruh panitia akan mengundurkan diri," tegasnya.

*Ajukan Anggaran Tambahan di APBD Perubahan*

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Muratara, Gusti Rohmani mengakui telah menerima banyak keluhan dari panitia desa mengenai anggaran Pilkades tersebut.

"Iya memang sudah banyak panitia di desa yang protes bahwa anggaran 20 juta itu kurang, tetapi itulah kondisi keuangan daerah kita," kata Gusti yang juga sekretaris panitia Pilkades tingkat kabupaten ini.

Ia berharap panitia di desa tetap bekerja melaksanakan Pilkades ini sampai sukses walaupun minim anggaran.

Sebagai upaya jalan keluar dari kekurangan anggaran tersebut, kata Gusti, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan kesepakatan akan mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2022 ini.

"Kita mengajukan kekurangan itu di APBD Perubahan, mohon doanya semoga yang kita ajukan disetujui, itu upaya kita," ujarnya.

Ia menjelaskan, panitia desa saat ini sudah bisa mencairkan usulan anggaran secara bertahap kepada pemerintah kecamatan.

"Anggaran 20 juta itu mengambilnya secara bertahap sesuai kebutuhan, tidak bisa sekaligus 20 juta, jadi kami minta silakan bekerja sukseskan Pilkades ini," pinta Gusti.

Baca berita lainnya langsung dari google news.