Berita PALI

Plt Kadis Pertanian PALI Penuhi Panggilan Kejati Sumsel, Kembalikan Kerugian Negara

Plt Kepala Dinas Pertanian PALI memenuhi panggilan Kejati Sumsel Kamis (11/8/2022) terkait program Serasi Tahun 2019. 

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/REIGAN PALASPA
Plt Kepala Dinas Pertanian PALI memenuhi panggilan Kejati Sumsel Kamis (11/8/2022) terkait program Serasi Tahun 2019. Di antara program serasi adalah memanfaatkan rawa jadi lahan produktif di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI - Plt Kepala Dinas Pertanian Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ahmad Jhoni SP MM memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) memenuhi, Kamis (11/8/2022) terkait program Serasi Tahun 2019. 

Pemanggilan oleh Kejati Sumsel terkait Program Serasi dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi pada Tahun 2019 lalu yang ada di kabupaten-kabupaten di Sumsel, termasuk Kabupaten PALI.

Kedatangan Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni SP MM ke Kejati Sumsel guna melengkapi berkas pemeriksaan sekaligus kembalikan kerugian negara.

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni SP MM menjelaskan untuk wilayah Bumi Serepat Serasan merupakan daerah terakhir dari delapan kabupaten-kota lain diminta keterangan oleh pihak Kejati Sumsel.

"Semuanya sudah kita berikan terkait laporan awal perencanaan dan pengelolaan keuangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)," ungkapnya Sabtu (13/8/2022).

Menurutnya, pengelolaan bantuan program Serasi tersebut, dimulai dari Survey Investigasi Desain (SID) yang buat secara sederhana oleh petani sehingga diserahkan dengan tim teknis kabupaten.

Baca juga: 10 Koruptor Dapat Remisi HUT RI 77 di Sumsel, Total Ada 11.275 Napi Terima Remisi HUT

"Itu untuk perencanaan, dan selanjutnya kita ada tim teknis, verifikasi dan pengawas. Terkait oplah (optimalisasi lahan) kita ada 8.500 hektar. Namun, usulan kita hanya 4.541 hektar, tapi oplah lahan tersebut hanya mampu direalisasikan sebanyak 4.341 hektar saja," jelasnya.

Sedangkan, selisih anggaran terkait 200 hektar yang belum direalisasikan di Kabupaten PALI sudah dikembalikan ke kas daerah di tahun 2020 lalu.

Begitu juga dengan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2020 juga sudah dikembalikan.

"Untuk temuan BPK yang selalu dilakukan secara rutin itu, berupa bunga bank terkait anggaran program Serasi. Dan itu juga sudah dikembalikan ke kas daerah. Bukti-bukti itu yang kita serahkan ke Kejati Sumsel pemeriksaan kemarin," terangnya.

Diakuinya, pada intinya pemanggilan dirinya tidak lain untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Kejati Sumsel di Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin.

"Intinya kita hanya untuk mensinkronisasikan bantuan yang diberikan melalui program Serasi ini. Dan kita sudah penuhi panggilan tersebut dan menyerahkan kelengkapan berkasnya," katanya.(sp/cr2)

Baca berita lainnya langsung dari google news

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved