Breaking News:

Berita OKU Selatan

Nasib 3000 Honorer OKU Selatan Tahun 2023, Berikut Penjelasan Sekda Romzi

Sekda OKU Selatan Romzi menjelaskan jika sejauh ini kabupaten OKU Selatan belum mengambil kebijakan terkait nasib Honorer OKU Selatan Tahun 2023

SRIPOKU/ALAN
ASN yang bekerja di kantor Pemerintag Kabupaten OKU Selatan, Jumat (12/8/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA - Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan Romzi SE., M.Si menjelaskan jika sejauh ini kabupaten OKU Selatan belum mengambil kebijakan khusus terkait rencana penghapusan pegawai honorer.

Dia menjelaskan jika saat ini kabupaten OKU Selatan masih terus mengkaji, sekaligus mencari langkah terbaik solusi terbaik atas keluarnya rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), perihal surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.

"Sementara ini kita masih terus cari solusi terbaiknya seperti apa kedepan, sepanjang fase limit waktu satu tahun kedepan ini. Melihat terus perkembangan kedepan. Sejauh ini, untuk tenaga non ASN ini, terus kita berdayakan," ujarnya.

Maka dari itu, Pemda OKU Selatan memang belum terburu-buru mengambil kebijakan khusus terkait penghapusan non ASN ini.

Karena banyaknya pertimbangan, jika penghapusan non ASN ini diberlakukan. 

Sejauh ini, terdata dari BKPSDM OKU Selatan bahwa OKU Selatan sudah memiliki total 3000 lebih non ASN yang ikut bekerja di Pemda OKU Selatan.

Apabila seluruh non ASN ini dihapuskan, kemudian diarahkan untuk masuk PPPK maka Pemda OKU Selatan juga harus mengeluarkan budget besar.

Terlebih beban gaji atau honor ini semua diserap dari APBD.

"Tentu kebijakan ini harus menyesuaikan keuangan daerah. Akan cukup kesulitan untuk daerah-daerah yang selama ini APBD nya tidak terlalu besar seperti kita. Pertimbangan kedua, untuk mekanisme masuk PPPK ini, juga kan harus mememenuhi kriteria dan poses pengujian. Jika honorer ini tidak masuk, maka dia akan kehilangan penghasilan selama ini didapat dari honorer," bebebernya.

Belum kuatnya keuangan daerah-daerah yang APBDnya kecil, untuk mengikuti keputusan penghapusan non ASN ini juga yang menjadi dilema Pemda OKU Selatan.

Baca juga: Gadis Tunawicara di OKU Selatan Dirudapaksa Tiga Orang, Pria Beristri Buron

Dia mengambarkan jika OKU Selatan tahun 2022 ini berkeinginan untuk menyerap 1236 tenaga PPPK fokus untuk guru.

Belum untuk tenaga teknis, baru bisa merealisasikan 50 persen.

"Sekitar 600 an, itu sdah menyerap APBD sekitar 60 miliar. Cukup besar, artinya jika diubah total seluruhnya diubah ke PPPK baik guru maupun tenaga teknis, bisa bisa derah tidak jisa melajukan pembangunan," ungkapnya.

"Jadi banyaknya pertimbangan ini, yang memutuskan kita belum mebgambil kebijakan sejauh ini. Sembari kita masih terus mencarikan solusi terbaik bagi tenaga-tenaga non ASN ini, sehingga kesejahteraan mereka didapat, dan keberlangsungan daerah juga bisa terus berjalan," tandasnya. (SP/ALAN)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved