Berita Muratara

KPU Muratara Ajukan Dana Hibah Rp 49,9 Miliar ke Pemda untuk Pemilu 2024

KPU mengajukan anggaran Pemilu serentak 2024 senilai Rp 49.902.948.500 kepada Pemkab Muratara.

TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAT
Ketua KPU Muratara, Agus Maryanto menyampaikan anggaran pemilu di Muratara tahun 2024. 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 


TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengajukan dana hibah untuk Pilkada 2024 ke pemerintah daerah (Pemda) setempat sebesar Rp 49.902.948.500,-. 

Ketua KPU Muratara, Agus Maryanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemaparan pengajuan dana hibah untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 kepada Pemkab Muratara.

"Pengajuan KPU sebesar 49.902.948.500, itu pengajuan kita, belum tahu berapa nanti direalisasi, karena itu masih akan dibahas di DPRD dulu," kata Agus Maryanto pada TribunSumsel.com, Jumat (15/7/2022). 

Agus mengungkapkan anggaran Rp 49 miliar lebih tersebut hanya untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muratara tahun 2024. 

Sementara untuk pemilihan presiden, DPR dan DPD dibiayai oleh pemerintah pusat.

Menurut Agus, pemerintah daerah bisa mensupport kegiatan KPU hanya dalam beberapa hal, seperti kegiatan sosialisasi pemilu, distribusi logistik, dan penggunaan fasilitas umum. 

Selain itu bisa juga membantu fasilitasi SDM ASN yang menjadi pejabat di tingkat badan adhoc seperti sekretaris PPK, PPS, bendahara dan lain-lain. 

"Dari 49 miliar itu bukan hanya di satu tahun anggaran saja, bahkan kita memikirkan sampai 2025, misalnya apakah terjadi sengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi, atau pemilihan ulang, atau pemilihan susulan, tapi bahwa proses pengajuan anggaran terfokus di 2023 dan 2024," kata Agus. 

Baca juga: Sudah Musim Kemarau Tapi Hujan Hingga Banjir, Ini Pesan BPBD Muratara

Ia menambahkan, dana hibah untuk Pilkada 2024 sebesar Rp 49 miliar memang lebih besar dari dana hibah Pilkada 2020 lalu hanya Rp 28 miliar.

"Lebih besar karena ada kenaikan standarisasi badan adhok, standar biaya masukan (SBM) juga rata-rata naik, kami hanya mengikuti juknis ketentuan peraturan yang ada sehingga dapatlah angka yang diusulkan itu," katanya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved