Berita Pemilu 2024

Megawati Ternyata Berikan Tugas Khusus ke Puan Maharani Jelang Pemilu 2024

Megawati menugaskan putrinya Puan Maharani melakukan silaturahmi dengan semua ketua umum (ketum) partai politik menjelang Pemilu 2024.

Editor: Slamet Teguh
ist
Ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani, Megawati tampak memberikan nasi tumpeng kepada Jokowi. Megawati Berikan Tugas Khusus ke Puan Maharani Jelang Pemilu 2024 

Kemarin Hasto kembali menjelaskan mengapa partainya sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat.

Dia menyatakan ada perbedaan di beberapa aspek antara PDIP dengan Demokrat dan PKS yang mencakup ideologi dan historis.

"Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto.

Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi.

Dan PDIP bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan.

Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan,red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS)," papar Hasto.

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.

Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

Pelaksanaan pemerintahan SBY kata Hasto, juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY," ujarnya.

"Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," terang Hasto.

Ia menambahkan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved