Masinton Dalam Masalah Usai Komentari Soal Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat, PDIP Beri Sanksi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Politisi PDIP, Masinton Pasaribu kini tampaknya dalam masalah.

Masinton dalam masalah usai bicara soal peluang koalisi PDIP dengan PKS dan Demokrat.

Kini yang terbaru, PDIP akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu.

PDIP menganggap anggota Fraksi PDIP ini bukan berada di wilayah dan lingkup tanggung jawabnya untuk mengomentari hal tersebut,

Masinton mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai hanya pandangan pribadi.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai dan akan mendapatkan teguran.

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tambahnya.

Sikap PDIP, ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.

"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.

Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Dan PDIP bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan.

Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.