Breaking News:

Berita Sumsel Maju untuk Semua

Lantik PJ Bupati OKU dan Muara Enim, HD: Gaspol Bangkitkan Pertumbuhan Ekonomi

Herman Deru lantik PJ OKU dan Muara Enim. Ia meminta agar PJ Bupati OKU dan Muara Enim segera bekerja totalitas dalam upaya mensejahterakan

Editor: Sri Hidayatun
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Gubernur Sumsel, Herman Deru melantik PJ Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Teddy Meilwansyah dan PJ Bupati Muara Enim Kurniawan, Kamis (23/6/2022) di Griya Agung. 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG - Gubernur Sumsel, H Herman Deru secara resmi melantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan terhadap Penjabat (PJ) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Teddy Meilwansyah dan PJ Bupati Muara Enim Kurniawan.

Pelantikan PJ OKU dan PJ Muara Enim yang digelar di Griya Agung Palembang, Kamis (23/6/2022) malam tersebut, diawali dengan dibacakannya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat jabatan, penyerahan SK, dan penandatangan pakta integritas.

Disela pelantikan tersebut, Gubernur Herman Deru mengatakan, pelantikan ini dilakukan sebagai bentuk jawaban dari penantian masyarakat yang menginginkan adanya PJ Bupati.

"Menghadapi era pemulihan ekonomi maka kita segera melakukan pelantikan ini. Mudah-mudahan dengan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," kata Herman Deru.

Baca juga: Lantik Pj Bupati OKU Teddy dan Pj Bupati Muara Enim Kurniawan, Pesan Herman Deru

Bahkan, dia menekankan, agar PJ Bupati OKU dan Muara Enim segera bekerja totalitas dalam upaya mensejahterakan masyarakat tersebut.

"Harus langsung berakselerasi dan gaspol sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terwujud," tegasnya.

Kendati begitu, dalam menjalankan wewenangnya, PJ Bupati tersebut tetap harus fleksibel dan menyesesuaikan karakteristik daerahnya masing-masing sehingga semua potensi daerah dapat tercover dengan baik.

"Setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Kita tidak bisa hanya berkutat pada tupoksi. Sebagai pemimpin tertinggi jangan semena-mena karena ada aturan yang menaungi kita," terangnya.

Termasuk dalam hal mengganti atau memutasi pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus melihat dampak yang ditimbulkan.

"Tidak hanya asal mengganti, harus diselaraskan dengan kebutuhan. Kita harus melihat juga dari berbagai perspektif sehingga persoalan di daerah dapat diselesaikan," tegasnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved