Berita Palembang
Divonis 12 Tahun Penjara, Alex Noerdin Resmi Banding, Ini Tanggapan Keluarga
Alex Noerdin resmi mengajukan banding Pengadilan Tinggi Palembang atas vonis 12 tahun Penjara, Rabu (22/6/2022)
Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: Yohanes Tri Nugroho
lihat foto
Keluarga Alex Noerdin
Juru bicara keluarga Alex Noerdin, KMS Khairul Mukhlis mengatakan, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang dinilainya sebagai langkah awal dalam mencari keadilan.
"Satu hal yang selalu kami sampaikan dan sesuai fakta persidangan bahwa bapak AN (Alex Noerdin) tidak ada menerima satu rupiah pun uang baik terkait PDPDE atau pun Hibah Masjid Sriwijaya," ujarnya.
"Hal ini sesuai pula dengan arahan Presiden Jokowi berkali-kali kalau terkait kebijakan dan tidak ada niat untuk korupsi uang negara, maka tidak dapat dipidana," katanya menambahkan.
Berdasarkan dua faktor tersebut, keluarga sangat yakin Alex Noerdin akan dibebaskan dari segala jeratan hukum berdasarkan putusan Banding yang sudah diajukan.
"Dimohonkan doa dan dukungannya dari semua," ujarnya.
Alex Noerdin Tak Terbukti Nikmati Aliran Dana
Seperti diketahui, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang yang diketuai Yoserizal SH MH, menilai tidak menemukan adanya bukti kuat Alex Noerdin menerima aliran dana terkait korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya dan pembelian gas bumi pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE).
Atas hal tersebut, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk membuka seluruh rekening Bank yang disita atas nama Sri Eliza dan Alex Noerdin dan mengembalikan semua harta terdakwa.
Akan tetapi dalam putusannya majelis hakim menilai, bahwa kebijakan yang diambil Alex Noerdin selaku Gubernur dalam perkara pembelian gas bumi pada PDPDE telah memperkaya orang lain, yakni Direktur PDPDE Sumsel, Caca Isa Saleh Sadikin, A Yaniarsyah Hasan dan Direktur PDPDE Gas Mudai Madang, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 miliar dan 30 juta dollar Amerika Serikat.
Sementara dalam perkara Masjid Sriwijaya, majelis hakim menilai kebijakan yang diambil Alex Noerdin yang menyetujui pemberian dana hibah sebesar Rp50 miliar tahun 2015 dan Rp 80 miliar tahun 2017 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 64 miliar.
