Respon Edaran Kemenpan RB Soal Penghapusan Honorer, Ini Langkah BKPSDM Muara Enim

Dan sebaiknya jika memang ingin dihapuskan harus ada solusi yang win-win solution seperti mengangkat mereka minimal menjadi PPPK terutama untuk yang masa kerjanya sudah lama sebab mereka juga memiliki tanggungan keluarga.

"Intinya kita akan koordinasi dan konsultasi bersama pihak kementerian soal penghapusan tenaga honorer. Mungkin nanti ada solusinya yakni pekerjaan dengan sistem kontrak atau alih daya. Dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah,”  terangnya.

Terpisah,  Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim Bonny Noprian Pratama SH dari Fraksi Partai Golkar, meminta kepada pihak Pemkab Muara Enim untuk mencarikan solusinya.

Karena aturan penghapusan tenaga honorer banyak pertimbangan yang harus diperhatikan.

Pertama, soal nasib para honorer yang pastinya berharap agar bisa tetap bekerja. 

Sebelum memasuki tahun 2023, dirinya meminta Pemkab Muara Enim harus lebih proaktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Karena ini regulasi dari pemerintah pusat maka harus sering-sering melakukan konsultasi dan koordinasi.

Pemkab Muara Enim harus punya solusi untuk mereka (tenaga honorer) jangan sampai nantinya ketika aturan telah ditetapkan oleh pemerintah justru banyak honorer yang kehilangan pekerjaannya dan akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru terutama di daerah-daerah.

Penghapusan tenaga honorer di OPD, lanjut Bonny, seyogyanya daerah diajak berembuk mencari solusi yang terbaik.

Menurutnya kebijakan itu sangat tidak manusiawi, terlebih mereka yang telah mengantungkan nasib sebagai honorer sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ke negara dengan honorer seadanya.

Baca juga: Tujuan Letkol Arh Rimba Dandim Muara Enim, Tiap Bulan Ajak Jajaran Sisihkan Gaji Seikhlasnya

Sebab jika tenaga honorer dihapuskan tentu roda pemerintahan akan terganggu.

"Sebagai contoh juru tagih pasar, petugas kebersihan, tenaga kesehatan, Sat Pol PP, Kebakaran, guru dan sebagainya yang selama ini dikerjakan tenaga honorer sebagai ujung tombak, apakah para ASN siap menggantikannya yang rata-rata sudah berusia tua. Karena pekerjaan itu memerlukan ketahanan fisik dan mental. Jadi tenaga honorer jangan dihapus begitu saja tanpa solusi, bila keuangan daerah mampu angkat mereka sebagai PPPK," harapnya.  (SP/ARDANI)