10 Tuntutan HMI Saat Gelar Aksi di DPRD Musi Rawas, Sorot Gaji Anggota Dewan Hingga Proyek Mangkrak

TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS -- Tak lebih dari 10 orang, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Lubuklinggau, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Senin (8/9/2025).

Kedatangan para mahasiswa ataupun telah disambut dan ditunggu oleh puluhan petugas keamanan gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP Musi Rawas. 

Bahkan, beberapa kendaraan pengamanan juga disiapkan oleh Polres Musi Rawas dan Pemkab Musi Rawas, mulai dari kendaraan water Cannon, ambulance termasuk armada pemadam kebakaran.

Para mahasiswa tersebut datang ke DPRD Musi Rawas, dengan membawa 10 tuntutan utama.

Di mana tuntutan tersebut disampaikan oleh para mahasiswa secara bergantian.

Adapun 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut adalah, pertama bekukan dan batalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR. 

Kedua, usut tuntas Rumah Sakit terbengkalai, DPRD wajib memanggil pihak eksekutif dan kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek pembangun Rumah Sakit Pratama di Muara Kelingi yang mangkrak.

Baca juga: Pemkab Musi Rawas Siapkan 2.700 Dosis Vaksin Rabies Gratis, Petugas Siap Datang ke Rumah Warga

Ketiga, menuntut DPRD Musi Rawas untuk mendesak Bupati agar mewujudkan pendidikan yang gratis dan bermutu, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,menghentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah negeri, serta memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. 

Keempat, mendesak DPRD Musi Rawas untuk menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, serta pemborosan anggaran perjalanan dinas. 

Kelima, mendesak DPRD Musi Rawas untuk mengusulkan ke DPR RI agar mengesahkan RUU perampasan Aset. Keenam, bersihkan dan Reformasi DPR secara menyeluruh. 

Ketujuh, reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis. Kedelapan, hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 

Kesembilan, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 

Terkahir, kesepuluh yakni bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi. 

Setelah menyampaikan tuntutannya, para mahasiswa itupun kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah dan beberapa anggota DPRD lainnya. 

Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan kontrol terhadap kinerja DPRD Musi Rawas.