Berita Muratara
Mengenang 9 Tahun Tragedi Berdarah Pemekaran Muratara, 4 Warga Saat itu Tewas
Mengenang 9 tahun tragedi berdarah pemekaran Muratara, 4 warga saat itu tewas.
Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Mengenang 9 Tahun Tragedi Berdarah Pemekaran Muratara, 4 Warga Saat itu Tewas
Warga mengenang 9 tahun tragedi berdarah aksi demonstrasi pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Jumat (29/4/2022).
Wujud dari itu dengan bertebaran papan bunga di pinggir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Simpang 4 Muara Rupit.
Dimana tempat itu merupakan lokasi tewasnya 4 warga tertembak peluru aparat saat demonstrasi menuntut pemekaran pada 29 April 2013.
"Papan bunga mengenang aksi pemekaran ini memang setiap tahun ada, dipasang di simpang empat inilah, karena di sinilah lokasi kejadiannya," kata Syaiful, warga Rupit.
Menurut dia, adanya papan bunga itu mengingatkan masyarakat tentang sejarah terbentuknya Muratara.
"Kita memang tidak boleh melupakan sejarah perjuangan masyarakat memekarkan Muratara, sampai-sampai nyawa jadi korban," katanya.
Wakil Bupati Muratara, Inayatullah mengatakan pemerintah daerah bersama jajarannya hingga paling bawah sangat menghargai perjuangan pemekaran kala itu.
"Kejadian itu saya masih ingat betul sampai hari ini, kami tidak akan lupa, mari senantiasa kita sama-sama mendoakan saudara kita yang menjadi korban saat itu," katanya.
Menurut Inayatullah, cara terbaik mengenang perjuangan para korban pemekaran tersebut adalah dengan bersama-sama memajukan daerah ini dari segala sektor.
Ia meminta masyarakat senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya perkembangan daerah setelah pemekaran Muratara.
"Maka apa kami lakukan tidak boleh melenceng, tujuannya apa, bangun Muratara ini dengan baik. Kami kira korban yang luka-luka itulah tujuannya mekar, yang meninggal pun kami rasa sama tujuannya," ujar dia.
*Sejarah Singkat Tragedi Berdarah Pemekaran Muratara*
Perjuangan pemekaran Muratara sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1960-an, tetapi tidak pernah berhasil.
Masyarakat terus menunggu kapan daerah otonomi baru (DOB) ini disetujui dan disahkan pemerintah pusat bersama DPR RI.
