KPK Akhirnya Jelaskan Nasib Gibran dan Kaesang Usai Dilaporkan Karena Dugaan Melakukan KKN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming terus menjadi perhatian publik.

Hal tersebut tak lepas karena dilaporkannya kedua anak presiden tersebut ke KPK.

Kini yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pencucian uang yang dilakukan dua putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap aduan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengakui belum ada proses hukum yang signifikan terhadap laporan yang dilayangkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun itu.

"Memang prosesnya masih di pengaduan masyarakat, jadi belum masuk ke penindakan," ucap Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

Ali berkata, laporan terhadap Gibran dan Kaesang masih dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Pria berlatar belakang jaksa itu menjanjikan akan memberikan informasi terbaru apabila ada perkembangan.

"Memang butuh waktu dan proses di sana, ya, untuk verifikasi data telaahan, termasuk tentu apakah pihak pelapor nanti bisa melengkapi laporannya dan bisa kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan petugas di pengaduan masyarakat," kata Ali.

Baca juga: Firli Bahuri, Kepala BKN, Hingga Jokowi Terkena Masalah, Kini Digugat Eks Pegawai KPK Terkait TWK

Baca juga: Praktisi Hukum Ungkap Masalah Dugaan Korupsi Formula E DKI Jakarta yang Kini Tengah Diselidiki KPK

Ubedilah Badrun diketahui melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ucap Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022).

Laporan ini, ujar Ubedilah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun.

Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," kata Ubedilah.

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.