Mahasiswa UIN RAFA Terancam DO Massal
Soal Polemik UKT, Ini Penjelasan Wakil Rektor I UIN Raden Fatah
Wakil Rektor 1 Dr M Adil didampingi Wakil Rektor 2 Dr Abdul Hadi menjelaskan soal Polemik UKT mahasiswa, Jumat (11/2/2022).
Penulis: Rachmad Kurniawan | Editor: Vanda Rosetiati
“Sehingga kita juga bisa memberikan data akurat kepada Rektorat, berapa jumlah mahasiswa yang keberatan, jurusannya apa saja, semester berapa, sehingga kita berbicara data. Harapan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Komisi V juga meminta kepada mahasiswa untuk kompak, dan jangan nantinya "masuk angin" saat berjuang.
“Kita berjuang bersama, kami adalah wakil rakyat sudah sepantasya memperjuangkan nasib rakyat dalam hal ini mahasiswa,” jelasnya.
Senada disampaikan Mgs Syaiful Fadli, menurutnya DPRD khususnya komisi V, akan memperjuangkan nasib para mahasiswa.
"Jangan sampai ada yang drop out (DO). Kita secepatnya berkirim surat dan mudah-mudahan ada solusi,” terang dia.
Syaiful Fadli, juga meminta kepada mahasiswa untuk tidak bersikap aneh, dan sampai memaksakan diri untuk bisa melunasi UKT.
“Jangan sampai adik-adik sekalian membuat sikap aneh. Sampai ada yang mau menjual harga diri,” pintanya.
Baca juga: Polemik UKT, Ombudsman Sumsel Datangi UIN Raden Fatah Palembang Pasca Aduan Mahasiswa
Sementara itu, puluhan mahasiswa asal UIN Raden Fatah, menggeruduk DPRD Provinsi Sumsel, kedatangan puluhan mahasiswa untuk mengadukan nasib mereka kepada anggota dewan.
Mewakili ratusan mahasiswa lainnya, mereka keberatan dengan tidak diberlakukannya lagi pemotongan UKT oleh pihak rektorat. Padahal sebelumnya, mahasiswa mendapatkan potongan UKT mulai dari 10, 80 hingga 100 persen.
Perwakilan mahasiswa, Lovi Andiko, menyatakan mereka menyambangi DPRD terkait SK Rektor UIN yang mereka anggap pllin pln.
“SK tanggal 4 Januari 2022, ada bantuan covid-19. Dimana bantuan diberikan 10 persen untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 6. Selanjutnya 80 persen ada yang khusus semester akhir. Sedangkan 100 persen mahasiswa mendapatkan bantuan UKT bagi mereka yang terdampak atau keluarga yang terdampak positif covid,” jelasnya.
Pihaknya juga melaporkan kepada DPRD untuk menjembatani mereka, agar dapat memediasi antara mahasiswa dan rektorat.
"Kalaupun berbicara dampak semuanya terdampak semuanya terdampak. Tapi yang jelas kami sayangkan SK pertama titik. Pertama tidak jelaskan kuota dan batasan. Dan tiba-tiba tanggal 25 Januari 2022 tidak bisa bayar dan bank menyatakan ada gangguan. Selanjutnya keluarga SK ada batas,” jelas dia.
Mahasiswa lainnya, Rizki, mengatakan banyak keluah kesah yang masuk ketelinga mahasiswa.