Breaking News:

Kasus Fee Proyek Muara Enim

Hakim Kabulkan Permohonan Buka Blokir Rekening Juarsah, Ini Alasannya

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang mengabulkan permohonan pembukaan blokir rekening yang diajukan Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah

TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI
Bupati Muara Enim non aktif Juarsah dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp.300 juta subsidair 6 bulan kurungan, Jumat (8/10/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang mengabulkan permohonan pembukaan blokir rekening yang diajukan Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah, Jumat (8/10/2021).

Putusan ini dibacakan sesaat setelah sidang tuntutan terhadap Juarsah digelar.

Diketahui, enam rekening milik Juarsah dan keluarganya telah diblokir penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak kasus penerimaan fee proyek yang menjerat Juarsah bergulir.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim, Sahlan Effendy SH MH mengatakan, dikabulkannya permohonan pembukaan blokir dikarenakan berbagai pertimbangan.

Diantaranya, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan, tidak ditemukan adanya keterkaitan uang dalam rekening tersebut dengan kasus yang tengah menjerat Juarsah.

Uang itu juga diperlukan Juarsah dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Terdakwa dan keluarganya membutuhkan uang dalam rekening tersebut untuk
membiayai keperluan sehari-hari, membayar uang sekolah dan kuliah anak serta untuk membayar gaji asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya," ujar hakim.

Baca juga: Dituntut Bersalah oleh JPU KPK, Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah: Saya Optimis akan Bebas

Terpisah, JPU KPK, Rikhi B Maghaz mengatakan, mereka tidak mempermasalahkan terkait dikabulkannya permohonan pembukaan blokir rekening yang diajukan Juarsah oleh Majelis hakim.

"Itu sudah diperintahkan Majelis untuk dibuka, maka nanti kami akan sesuai prosedur membuka rekening tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Juarsah dituntut dengan hukuman 5 Tahun dan denda Rp.300 juta Subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.4,17 miliar yang apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, wajib diganti hukuman 1 tahun penjara.

Terkait tuntutan tersebut, Kuasa Hukum Juarsah, Saipuddin Zahri SH MH didampingi oleh Daud Dahlan SH MH mengatakan mereka akan melakukan pembelaan pada persidangan selanjutnya.

"Pastinya kami akan mengajukan pembelaan untuk klien kami. Apalagi tuntutan dari JPU itu masih berkisar dari BAP bukan dari fakta persidangan," ujarnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved