Penasihat KSP Soal Calon Panglima TNI, Sebut Jokowi Tak Punya Pakem Rotasi Antar Matra TNI

TRIBUNSUMSEL.COM - Jabatan tertinggi di instansi TNI tampaknya bakal segera berganti.

Hal tersebut tak lepas usai panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai Panglima TNI akan segera pensiun.

Sejumlah jenderal TNIpun disebut bakal menggantikannya.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memberikan nama terkait siapa yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai Panglima TNI.

Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November mendatang.

Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang menjadi calon terkuat yang akan menjadi Panglima TNI.

Mengingat Panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara, banyak pihak menyebut Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut.

Menanggapi hal tersebut, Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto, mengungkapkan ketiga calon Panglima TNI, baik dari, Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara sama-sama memiliki peluang.

Pasalnya menurut Andi, Presiden Jokowi tidak memiliki pakem rotasi tersendiri dalam memilih Panglima TNI.

"Ya kalau melihat karakter Pak Jokowi, tiga-tiganya mungkin ya, karena Pak Jokowi tidak punya pakem rotasi," kata Andi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (6/10/2021).

Andi pun menyampaikan, jika melihat pilihan Panglima TNI sebelumnya, Presiden Jokowi tidak memegang pakem rotasi.

Contohnya saja ada Moeldoko dan Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat.

"Kalau melihat pilihan Panglima sebelumnya, pakem rotasi tidak dipegang oleh Pak Jokowi. Karena dulu Pak Moeldoko, Pak Gatot, dari Angkatan Darat," terang Andi.

Lebih lanjut, Andi menuturkan Presiden Jokowi memiliki pertimbangan strategis tersendiri untuk memilih Panglima TNI, dibandingkan harus memakai pakem-pakem yang sudah ada.

"Sebagai seorang presiden yang menawarkan poros maritim malah belum punya dari Angkatan Laut. Tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi, ketimbang memakai pakem-pakem yang sudah ada. Jadi kalau saya melihatnya ketiganya mungkin saja," tuturnya.

Baca juga: Herman Deru Ajak TNI Tingkatkan Peran Jaga Ketahanan Pangan di Sumsel

Baca juga: HUT TNI ke-76, Pj Bupati Muara Enim HNU Mendapat Suapan Kue Tart dari Dandim

Tantangan Calon Panglima TNI ke Depan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto, memperkirakan presiden akan mengajukan nama calon panglima maksimal di minggu pertama bulan November.

Hal tersebut melihat adanya mekanisme yang harus ditempuh dalam mengajukan nama calon panglima kepada Komisi I DPR RI.

"Presiden bisa saja menyampaikan pengusulannya di minggu pertama November, 7-8 November. "

"Walaupun Pak Hadi pensiun di bulan November, tetapi secara administrasi pak Hadi bisa menjabat sebagai panglima TNI sampai 30 November," kata Andi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (5/10/2021).

Menanti usulan Jokowi, Andi membeberkan apa saja tantangan yang dihadapi calon Panglima TNI nantinya.

Dikatakannya, terdapat beberapa catatan Jokowi menyoroti terkait pembangunan pertahanan negara ke depan.

"Menilik amanat Jokowi 5 Oktober 2021, menurut saya ada beberapa catatan, yang pertama persiapkan diri mengatasi ancaman yang kompleks did dalamnya termasuk pandemi Covid-19," kata Andi.

Andi mengatakan, demi membentuk kekuatan negara yang lebih baik, Jokowi menaruh perhatian adanya transformasi pertahanan.

"Kedua, lakukan transformasi pertahanan untuk membentuk kekuatan pertahanan indonesia."

"Ketiga, melakukan transformasi pertahanan itu geser menjadi investasi pertahanan."

"Terakhir, yang ditekankan Presiden, menjaga pilar-pilar strategis pertahanan Indonesia, pertahanan berlapis, pertahanan dalam negeri, pertahanan berlarut-larut," tambah dia.

Dari hal tersebut, menurutnya, Jokowi butuh sosok panglima yang punya visi sama dengannya untuk membangun transformasi pertahanan.

Tak hanya sekadar tugas operasi militer, kriteria calon Panglima TNI yang diperlukan yakni mampu mempersiapkan rencana transformasi pertahanan.

Andi menambahkan, mewujudkan transformasi pertahanan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.

"Jadi tampak yang dibutuhkan Presiden adalah perpaduan sosok Panglima yang bisa menjalankan operasi militer."

"Namun sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menteri Pertahanan untuk membangun pertahanan ke jauh ke depan. Transformasi pertahanan itu bisa 25-20 tahun."

"Strategi konseptual jangka panjang perlu disiapkan bareng antara Presdien, Menhan dan panglima yang baru," ucap Andi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Shella Latifa A)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Calon Panglima TNI, Penasihat KSP Sebut Jokowi Tak Punya Pakem Rotasi Antar Matra TNI.