Breaking News:

Guru Honorer Diangkat PNS

Anggota DPR Usul Guru Honorer Lebih dari 5 Tahun Diangkat PNS, Sebagai Bentuk Penghargaan

Indonesia dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan mengalami kekurangan guru, yang diakibatkan besarnya angka guru pensiun. 

Editor: Siemen Martin
tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi Guru berseragam 

TRIBUNSUMSEL.COM - Nasib guru honorer di penjuru Indonesia untuk menjadi PNS belum jelas.

Pemerintah lebih memilik untuk menggelar seleksi PPPK bagi para guru honorer ketimbang langsung mengangkat para honorer sebagai PNS.

Indonesia dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan mengalami kekurangan guru, yang diakibatkan besarnya angka guru pensiun. 

Di tahun 2020 terdapat 72.976 guru, sedangkan 2021 ada  69.757 guru dan tahun 2022 sebanyak 77.124 orang guru pensiun. 

Kemudian Indonesia diprediksi di tahun 2020 kekurangan guru akibat pensiun sebesar 1.020.921 orang, di tahun 2021 mencapai 1.090.678 orang dan tahun 2022 menjadi 1.167.802 orang. 

Hingga tahun 2024 kekurangan guru diprediksi mencapai angka 1.312.759 orang. 

Anggota komisi X DRP RI Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, dalam beberapa kesempatan rapat dengan Kemendikbudristek, pihaknya  membahasakan dan memberikan masukan bahwa tenaga guru honorer yang sudah mengabdi bertahun tahun agar diberikan kelonggaran untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

"Ini bukan saja sebagai bentuk penghargaan kepada jasa-jasa mereka yang telah lama mengabdi akan tetapi ini juga menyangkut ketersedian jumlah rasio guru dan murid terutama di daerah  3T," kata Illiza dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).

Illiza juga meminta agar aspirasi dari masyarakat khususnya dari guru honorer yang mengabdi sudah 5 tahun bahkan ada yang lebih agar persyatannya diberikan kelonggaran jangan disamaratakan dengan yang baru. 

Seperti halnya, meminta pelonggaran untuk usia 35 ke atas dan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun dan juga untuk daerah khusus dan terpencil ada kemudahan untuk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. 

Supaya jumlah guru di daerah/desa tersebut dapat terpenuhi. 

"Kita Indonesia masih sangat kekurangan tenaga pengajar, jadi mekanisme harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan berbeda-berda di setiap daerah," jelas Ketua DPP PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved