BMKG Ingatkan Potensi Tsunami 28 Meter di Pacitan, Warga Diminta Segera Lari Jika Ada Gempa

TRIBUNSUMSEL.COM -- Pemda pacitan dan masyarakat diingatkan mengenai bahaya tsunami dahsyat yang bisa melanda kawasan tersebut.

Setelah BMKG menguak hasil penelitian yang akan terjadinya gempa dahsyat hingga memicu terjadi tsunami.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati perlu disiapkan untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami yang berpotensi terjadi di pesisir selatan Jawa akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.

"Berdasarkan hasil penelitian, wilayah Pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit.

Adapun tinggi genangan di darat berkisar antara 15-16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4-6 kilometer dari bibir pantai," kata Dwikorita dikutip dari Antara, Minggu (12/9/2021).

Dwikorita mengaku, sebelumnya telah melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana.

Hal itu dilakukan bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

Menurut dia, dengan skenario terburuk, maka masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri.

Adapun langkah tersebut, lanjutnya, harus dilakukan ketika ada peringatan dini tsunami maksimal 5 menit setelah gempa terjadi.

kata Dwikorita, terkhusus yang berada di wilayah pesisir pantai, harus segera mengungsi ke dataran lebih tinggi jika merasakan guncangan gempa besar.

"Untuk masyarakat yang berada di pantai, tidak perlu menunggu perintah, aba-aba, atau sirine, segera lari karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit, sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh," jelasnya.

Ia menerangkan, skenario artinya masih bersifat potensi yang bisa saja terjadi atau bahkan tidak terjadi. Namun, masyarakat dan pemda diminta sudah harus bersiap dengan skenario terburuk itu.

Menurut dia, jika masyarakat dan pemda telah siap, maka jumlah korban jiwa maupun kerugian materi dapat diminimalisasi.

"Dengan skenario terburuk ini, pemerintah daerah bersama-sama masyarakat bisa lebih maksimal mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih komprehensif," tutur Dwikorita.

"Jika masyarakat terlatih, maka tidak ada istilah gugup dan gagap saat bencana terjadi.