Breaking News:

Berita Empat Lawang

Defisit Anggaran Rp 25 M, PNS di Empat Lawang Terancam tak Gajian 3 Bulan, Pembiayaan OPD Dinolkan

Defisit anggaran Rp 25 miliar, pegawai negeri sipil (PNS) di Empat Lawang terancam tak gajian 3 bulan.

Penulis: Sahri Romadhon | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/SAHRI ROMADHON
Penandatangan nota kesepahaman pembahasana Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 Kabupaten Empat Lawang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, EMPAT LAWANG - Defisit anggaran Rp 25 miliar, pegawai negeri sipil (PNS) di Empat Lawang terancam tak gajian 3 bulan. Untuk mengatasi itu maka seluruh pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinolkan.

Hampir setiap item belanja lain pada OPD Kabupaten Empat Lawang dihilangkan kecuali belanja gaji pegawai, listrik dan gaji Tenaga Sukarela (TKS).

Kebijakan tersebut dilakukan adanya defisit anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang senilai Rp 25 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad saat menyampaikan pengantar nota keuangan daerah pada Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang dalam rangka mendengarkan Laporan Badan Anggran DPRD Empat Lawang dan penandatangan nota kesepahaman pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Menurutnya OPD di Kabupaten Empat Lawang empat bulan ke depan harus berpuasa terkait pelaksanaan program, karena hampir keseluruhan pembiayaan OPD semuanya dinolkan.

Menurutnya tentu saja semua pihak termasuk dirinya menginginkan kondisi anggaran pemerintah berjalan normal, akan tetapi karena sesuatu hal yakni pandemi Covid 19, kondisi tersebut tidak bisa dielakkan.

"Jika kita tidak mau ambil kebijakan ini, PNS di Empat Lawang selama tiga bulan ke depan tidak ada gaji," ungkap Joncik, Senin (07/09/2021).

Dijelaskam Joncik hal ini terjadi karena ada recofusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Polsek Indralaya Amankan Giat Pembagian Bansos PPKM oleh Wakil Gubernur Sumsel

Sebelumnya pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah lakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sedangkan Empat Lawang tidak ada dana untuk itu.

Jadi sokusinya adalah merefocusing gaji pegawai di Empat Lawang dengan harapan tidak terpakai dan dapat dikembalikan lagi ke pos anggaran semula.

"Ada aturan baru dari pusat yang menyebutkan dana yang sudah direfocusing itu tidak dapat dikembalikan ke pos anggaran semula, akibatnya anggaran gaji pegawai selama tiga bulan hilang," Katanya.

Kondisi seperti ini menurutnya membuat ia selaku bupati jadi bingung dan pusing, serta harus mengambil langkah besar dengan meniadakan seluruh kegiatan program di APBD-Perubahan.

Hal tersebut memang dilakukan untuk menutupi gaji para pegawai di lingkungan kerja Pemeritahan Kabulaten Empat Lawang.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved