Breaking News:

Berita Palembang

Herman Deru Instruksikan Kepala Daerah Segera Belanjakan Anggaran Bansos

Gubernur H. Herman Deru meminta para kepala daerah atau Bupati dan Walikota di Sumsel segera membelanjakan Anggaran Belanja Modal Terkait Bansos.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Herman Deru menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Percepan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penyaluran Program Perlindungan Sosial serta Belanja Modal Terkait Bansos di ruang Rekonfu Polda Sumsel, Jumat (23/7/2021) siang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur H. Herman Deru meminta para kepala daerah atau Bupati dan Walikota di Sumsel untuk tidak ragu dalam membelanjakan Anggaran Belanja Modal Terkait Bansos.

Namun tetap memenuhi aturan serta pendampingan dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Harapan tersebut diungkapkan Gubernur Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Percepan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penyaluran Program Perlindungan Sosial serta Belanja Modal Terkait Bansos yang dilaksanakan di ruang Rekonfu Polda Sumsel, Jumat (23/7/2021) siang.

Bakan Gubernur memberikan apresiasi penuh pada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri atas inisiasinya yang telah menggelar rakor tersebut sebagai salah satu bagian dari upaya penanganan Covid-19 disamping penyediaan masker, APD dan vaksinasi.

“Rakor ini digelar Kapolda tujuannya mengajak dan mengingat kita sebagai pengguna anggaran baik di Provinsi, Kabupaten dan kota untuk tidak ragu dalam menyalurkan bansos. Makanya kita apresiasi acara yang bertujuan mulia seperti ini," tegas Herman Deru.

Dikatakan, jika berbicara tentang penanganan Covid-19 yang dikaitkan dengan anggaran APBD maupun non APBD perlu adanya dua irisan yakini ada penanganan langsung dan penangan tidak langsung.

“Penanganan langsung mengenai penyediaan medis seperti masker, APD, dan vaksinasi. Penanganan tidak langsungnya, ya acara ini seperti yang diinisiasi pak Kapolda ini," tambah gubernur.

Dijelaskan Herman Deru menjelaskan, terjadinya keterlambatan belanja anggaran rata-rata karena prosesnya melalui tander.

"Saya mewakili seluruh Satuan Kerja Pemprov, yang terhambat itu rata-rata yang berproses tander. Karena mekanisme tander tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya khususnya yang kontruksi," ujarnya.

Herman Deru juga Berharap ada kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) , karena menurutnya memang perlu ada regulasi khusunya pembelanjaan non sembako dan non medis. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghindari Darurat Ekonomi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved