Berita Palembang

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sumsel Mengkhawatirkan, Wakil Ketua Komisi V Ajak Masyarakat Hal Ini

Melonjaknya kasus warga Sumsel yang terpapar virus Covid-19 saat ini, menjadi keperihatian DPRD Sumsel, satu diantaranya Mgs Saiful Padli

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Melonjaknya kasus warga Sumsel yang terpapar virus Covid-19 saat ini, menjadi keperihatian DPRD Sumsel. Sebab, lonjakan yang terjadi luar biasa, dengan kenaikan hampir dua kali lipat dibanding biasa yang lebih dari 700 pasien baru.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli, dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19 di Sumsel, diharapkan masyarakat juga peduli dengan mendisplinkan dirinya dengan Protokol kesehatan (Prokes) 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun) dalam setiap aktivitasnya.

"Artinya, kita sebagai masyarakat dan wakil rakyat prihatin dengan konidisi sekarang ini. Tentu ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat, untuk mendisiplinkan diri dengan Prokes, dan peran pemerintah sebagai pembuat regulasi, dari kedisiplinan warga itu sendiri," kata Saiful, Rabu (14/7/2021).

Dijelaskan Sekretaris fraksi PKS DPRD Sumsel ini, dengan kondisi lonjakan pasien terpapar saat ini sungguh buat prihatin dan sedih.

Dilain sisi kondisi tenaga kesehatan (nakes) saat ini di Rumah sakit pasti sudah sangat kewalahan dan kelelahan sebagai ujung tombak dalam melawan virus Covid-19.

"Ini juga, insentif bagi nakes ternyata belum cair, padahal mereka sudah bekerja mati- matian yang harusnya dapat suport, dan ini jadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah," capnya.

Ia pun menyatakan, meski ada aturan pengetatan PPKM Mikro yang dilakukan pemerintah daerah saat ini khususnya di kota Palembang, haruslah dilakukan sungguh- sungguh dan perlu dilakukan evaluasi.

"Saya sudah menyampaiakan dari awal melalui sidang paripurna melalui pandangan fraksi PKS, bahwa ketika PPKM diterapkan setengah hati maka terjadi ketidak efektipan. Jadi saya melihat, hari ini evaluasi dari program ganjil genal oleh pemerintah untuk mengurai tingkat penyebaran covid-19, agar dengan PPKM tidak serta mengurangi dari target penurunan pasien baru, malahan ini meningkat," jelasnya.

Selain itu, dampak pemberlakuan PPKM Mikro harus diperhatikan pemerintah daerah, khususnya para UMKM/ pedagang kecil yang selama ini sangat terdampak dari penerapan PPKM Mikro tersebut.

"Penerapan PPKM Mikro di Sumsel khususnya Palembang, saya melihat sepertinya berbeda dengan daerah lain yang para pedagang kecilnya diberikan solusi, tapi tempat kita langsung tutup. Maka kita sampaikan ke Pemda harusnya bisa memberikan subsidi bagi mereka, jangan sampai PPKM diterapkan masyarakat dilarang bergerak dan pedagang dilarang berjualan, tapi mereka tidak diberikan subsidi atau stimulus untuk kehidupannya," bebernya.

Kedepan harusnya, setiap aturan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya dalam menerapkan PPKM Mikro, pemerintah harus memberikan regulasi yang kuat untuk memberikan sanksi bagi pelanggaran PPKM itu sendiri.

Selain itu, masyarakat, juga harus diberikan solusi agar ada kebanggaan masyarakat diperhatikan pemerintah, namun nyatanya kali ini ia melihat pemerintah belum hadir saat PPKM, yang mendera perekonomian para UMKM atau pedagang kecil (pedagang kaki lima).

"Kedepan harus dilakukan yang jelas dan terukur untuk menekan lonjakan kasus ini, dan kita harus menyadarinya, mungkin selama ini ada kelalaian masyarakat dalam menegakkan prokes itu sendiri lemah. Kedua, peranan dari pemerintah terutama Dinkes masih kurang menurut hasil rapat komisi V lalu, dimana dijelaskan jika ada satu yang terpapar hanya 2 sampai 3 orang yang ditracing orang dekat, tapi harusnya menurut ahli epidemiolog orang yang ditracing itu ketika ada yang terpapar 15 orang yang dekat ditracing, dimana kemampuan tracing kita belum maksimal," paparnya.

Baca juga: Sebaran Covid-19 di Indonesia 14 Juli 2021, Jakarta 12.667 Kasus Positif, Sumsel 760 Kasus

Dilanjutkan Saiful, ketika masyarakat sudah semangat untuk memvaksikan tetapi jumlah kuota vaksin sudah terbatas sekarang, dan ini jadi PR Pemda maulun catatan bagi kita, nantinya ini jasi terputus vaksin diberikan ke masyarakat.

"Tapi yang pasti, dengan kondisi pandemi saat ini, kita harus menguatkan imunitas dari Pikiran dan meandshet kita. Artinya keimanan kita yang penting, apalagi dibulan Dzulhijah akan memasuki ibadah qurban dan berharap dari masyarakat bisa memperkuat keimanan, sehingga imunnya terjaga," pungkas Saiful.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved