Kapolri Keluarkan 5 Instruksi Untuk Berantas Premanisme dan Pungli di Pelabuhan, Pasti Bikin Kapok
Kapolri Keluarkan 5 Instruksi Untuk Berantas Premanisme dan Pungli di Pelabuhan, Pasti Bikin Kapok
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, SEMANGGI -- Langsung mendapatkan telepon oleh Presiden Jokowi tentang masalah pungli di pelabuhan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat menangani kasus ini.
Listyo menerbitkan Surat Telegram guna memberangus pungli dan premanisme di pelabuhan di seluruh Indonesia.
Telegram ini keluar atas perintah Presiden Jokowi yang meminta Kapolri untuk menuntaskan pungli dan preman yang membuat sopir pelabuhan mengeluh.
Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.
Sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian diungkapkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Rabu (16/6/2021).
"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” kata Agus.
Ia menyampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat.
"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", kata Agus.
Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda. Yakni:
1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.
2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.
Baca juga: Ahok Hapus Kartu Kredit Komisaris & Direksi Pertamina yang Limitnya Rp 30 miliar, Ini Penampakannya
Baca juga: Fahri Hamzah Ngaku Siap Jadi Tersangka Jika KPK Temukan Bukti Valid Tentang Kasus Suap Ekspor Benur
Keluhan asosiasi pengusaha truk
Asosisasi pengusaha truk yang tergabung dalam Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) mengungkapkan, pungutan liar atau pungli di Tanjung Priok merupakan ulah preman.
Ketua Umum Kamselindo Kyatmaja Lookman mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah praktik tersebut melibatkan anggota berseragam atau tidak.
"Prilaku pungli ini preman, Pak. Kalau mengenai keterlibatan oknum, kami kurang paham ya," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (14/6/2021).
Kyatmaja menjelaskan, preman tersebut biasanya memalak barang-barang dari sopir truk, mulai dari uang hingga handphone (HP).
"Sopir-sopor ini kasian, berapa sih penghasilannya sehari? Biasa modusnya bisa mulai dari minta uang secara paksa, HP, aki atau bahkan ban serep," katanya.
Sementara itu, jumlah pungutan ilegal yang dilakukan cukup besar yakni mencapai jutaan rupiah hanya dari 1 sopir truk.
"Kalau uang bisa ratusan ribu. Lalu, HP ya kira-kira Rp 1 jutaan, aki bisa Rp 1,5 juta, dan Rp 3 juta untuk ban serep," pungkas Kyatmaja.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bikin Kapok Preman, Kapolri Keluarkan 5 Instruksi Berangus Premanisme dan Pungli di Pelabuhan.
