Berita Palembang
Arahan Jokowi Soal Pembelajaran Tatap Muka, Begini Respon Pimpinan DPRD Sumsel
wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki merespon Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang dimulai Juli.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Yohanes Tri Nugroho
lihat foto
"Maksimal (pembelajaran tatap muka dalam) seminggu hanya boleh dua kali. Dan maksimal (dalam) sekali datang, hanya boleh dua jam. Dan opsi untuk untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua," terang Budi
Selain itu, pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, hanya boleh dihadiri maksimal 25 persen dari presentase total jumlah murid.
"Dipastikan oleh beliau (Jokowi), pembelajaran tatap muka terbatas, terbatasnya adalah tersebut, (yakni) maksimal 25 persen dari jumlah murid, (murid) yang boleh hadir," tambah Budi.
Atas arahan presiden tersebut, baik Budi, Panglima TNI dan Kapolri diminta untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya vaksinasi yang dilakukan oleh semua guru.
Hal tersebut lantaran Jokowi meminta semua guru dan tenaga pendidik harus divaksinasi terlebih dahulu, sebelum memulai PTM.
"Dan tugas kami yang juga diberikan kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, (yakni) semua guru harus selesai di vaksinasi sebelum mulai (pembelajaran tatap muka)," terang Budi.
Oleh karena itu, Budi berharap masing-masing pemerintah daerah dapat memrioritaskan vaksinasi kepada guru dan lansia.
"Mohon bantuan juga (kepada) kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," pinta Budi.
Pemberlakukan pembatasan ini dilakukan, tak lain demi mencegah penularan virus corona pada aktivitas belajar mengajar tatap muka.
