Nasib 239 ASN yang Ogah Ikut Lelang Jabatan di Pemprov DKI Jakarta, DPRD Bentuk Panitia Khusus
Nasib 239 ASN yang Ogah Ikut Lelang Jabatan di Pemprov DKI Jakarta, DPRD Bentuk Panitia Khusus
lihat foto
"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat"
"karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," urainya.
Ia melanjutkan "Yang jelas, keberadaan TGUPP ini inefisien, enggak efektif. Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi?"
"Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," tambahnya.
Pras berpendapat, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP era Anies yang cenderung diisi tim suksesnya.
Baca juga: Selalu Kedepankan Prokes, Gelar Resepsi Pernikahan di Golden Sriwijaya Hanya Rp 65 Juta
Baca juga: Musirawas Diterjang Banjir, Warga Muratara Ikut Sedih: Ibu Kandung Kita
Sementara itu, pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umunya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten,"
"jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah jadi program kerja,” jelasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal dengan sikap anak buahnya yang ogah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahun 2021.
Sebanyak 239 aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan memenuhi persyaratan itu, kemudian dikumpulkan di lapangan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021) siang.
Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal adanya Instruksi Sekretaria Daerah (Insekda) tentang seleksi terbuka JPT pratama atau eselon 2.
Namun sayangnya, ada 239 pejabat non administrator hang memenuhi persyaratan itu, justru tidak mendaftar seleksi terbuka.
“Di tempat ini kita berkumpul bersama-sama, saya ingin menegaskan kepada semuanya, ini bukan soal eselon III, eselon II, eselon IV, bukan. Ini soal organisasi kita Pemprov DKI harus bisa berjalan dengan kedisiplinan."
"Organisasi ini tidak mungkin bisa bekerja dengan baik jika tidak ada kedisiplinan,” kata Anies Baswedan kepada anak buahnya di Balai Kota DKI pada Senin (10/5/2021).
Anies menegaskan, instruksi yang dikeluarkan pimpinan sifatnya wajib diterapkan anak buah.
