Breaking News:

Mantan Sekjen FPI ditangkap Densus 88, Korsa: Penangkapan Munarman Melanggar Hukum dan HAM

Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman menyatakan, penegakan hukum tindak pidana terorisme

KOMPAS.com/Muhamad Isa Bustomi
Mantan petinggi ormas FPI, Munarman saat tiba di Polda Metro Jaya usai ditangkap Densus 88 Antiteror di Perumahan Modern Hill, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4/2021) sore. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman menyatakan, penegakan hukum tindak pidana terorisme dan penangkapan terhadap mantan Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman oleh pihak kepolisian terlalu prematur, dan terkesan sangat dipaksakan.

Selain itu, tindakan Densus 88 Anti Teror yang telah  mempertontonkan kesewenang-wenangannya, dianggap melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bahwa benar tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime, akan tetapi upaya tersebut wajib tetap menghormati hukum dan menjunjung tinggi harkat martabat sebagai manusia," kata Sofhuan Yusfiansyah salah satu perwakilan Korsa untuk Munarman.

Menurut Korsa untuk Munarman yang terdiri dari 56 advokat se Indonesia dengan koordinator Chairil Syah, tindakan aparat kepolisian (Polri) termasuk tim Densus 88 Anti Teror sangatlah sewenang-wenang, melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. 

"Persangkaan, upaya paksa penangkapan dan penyitaan barang yang dilakukan terhadap Munarman telah menyalahi prosedur, prinsip hukum dan dilakukan secara represif adalah merupakan preseden buruk yang tidak perlu dipertontonkan”, tuturnya.

Dimana, dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam peristiwa penangkapan Munarwan setidaknya telah melanggar Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dimana menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindakan Pidana Terorisme yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut Korsa untuk Munarman, menyampaikan 4 sikap tegas.

Pertama, bahwa persangkaan dan upaya paksa penangkapan yang dilakukan terhadap Munarman, atas dugaan melakukan kejahatan terorisme adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum dan HAM. 

Sikap tidak profesional Aparat Kepolisian (Polri) dan patut diduga sebagai upaya kriminalisasi terhadap diri Munarman, dimana peristiwa penangkapan tersebut juga telah melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Kedua, bahwa quad non kepolisian sangat berkeyakinan Munarman cukup bukti melakukan kejahatan terorisme, tidak berarti Densus 88 Anti Teror berhak untuk melakukan tidakan yang tidak berprikemanusiaan dalam menangani perkaranya dengan melanggar ketentuan serta prinsip hukum dan HAM, termasuk melanggar prosedur hukum acara (KUHAP dan UU Tindak Pidana Teroris), terutama prinsip Due Process of Law yang menekankan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (fair manner) dan “benar”.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved