Selain Dilarang Mudik, ASN di Lahat juga Tak Boleh Ambil Cuti Lebaran Idul Fitri 1442 H

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Untuk menekan penyebaran Covid-19 dan terjadinya perjalanan keluar daerah atau mudik Pemerintah Kabupaten Lahat, melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk mengambil cuti sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

Bupati Lahat, Cik Ujang, SH melalui Pj Sekda Lahat, Drs H Deswan Irsyad MPdi saat dikonfirmasi menegaskan, agar ASN di lingkungan Pemkab Lahat tidak melaksanakan mudik maupun mengajukan cuti pada momentum hari lebaran.

"Sesuai dengan arahan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) agar tidak mudik. Sehingga dipastikan, tidak diperkenankan ASN khsusunya di Kabupten Lahat untuk mengajukan cuti pada momentum hari raya idul fitri 1442 H / 2020 M," terangnya, Senin (26/4/2021).

Larangan tersebut lanjut Deswan berlaku untuk semua ASN dari tingkat bawah hingga atas. Bahkan, tidak ada pengecualian kepada ASN, meskipun dengan kepeluan mendesak.

"Tidak ada pengecualian, meskipun dengan alasan mendesak," katanya.

Masyarakat Diimbau Tidak Mudik

Ahli epidemiologi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr. Iche Andriani Liberty mengimbau masyarakat untuk tidak mudik meski dalam cangkupan wilayah lokal satu provinsi.

Hal ini tidak terlepas dari tingginya risiko penularan bila masyarakat masih memaksakan kehendak untuk mudik di masa pandemi.

"Bukan hanya perjalanan mudiknya, tapi juga saat kumpul bersama, halal bihalal dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau bisa ditahan sebaiknya ditahan dulu untuk mudik karena kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja," ujarnya Sabtu (24/4/2021).

Menurut Iche, larangan mudik salah satunya ditujukan untuk mengurangi mobilitas tinggi masyarakat.

Khususnya di momen hari raya yang salah satunya menjadikan mudik sebagai tradisi.

"Tapi memang kita paham, sudah dua tahun larangan mudik diberlakukan. Tidak lain tidak bukan itu bertujuan sebagai antisipasi mencegah penularan covid-19. Jangan sampai terjadi kerumunan, jangan sampai terjadi risiko penularan virus yang lebih tinggi," ujarnya.

Selain kesadaran masyarakat untuk tidak mudik, pemerintah selaku pembuat kebijakan juga harus aktif dalam mempersiapkan antisipasi di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat ini.

Baca juga: Alami Keadaan Darurat, Berikut Nomor Kontak Penting Rumah Sakit dan Puskesmas di Empat Lawang

Baca juga: Helmy Yahya Ingin Kembangkan Kawasan Kampung Kapitan

Iche berujar, pemerintah harus berkaca dari tahun lalu dimana terjadi lonjakan kasus covid-19 yang terjadi setelah lebaran meski kebijakan larangan mudik sudah diberlakukan.

Untuk itu, selain Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Iche juga mengimbau adanya optimalisasi 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang harus dikejar oleh setiap pemerintah di 17 kabupaten kota di Sumsel.

Sebab bukan hanya nanti, menurutnya risiko peningkatan kasus penularan covid-19 sudah mulai terjadi saat ini.

"Kita ketahui bahwa mobilitas masyarakat saat ini sudah meningkat. Seperti ke pusat perbelanjaan, pasar beduk dan tempat-tempat keramaian lainnya. Malam hari ada salat Tarawih bersama, itukan akan menimbulkan interaksi antar masyarakat juga semakin erat dan otomatis akan memberikan risiko," ujarnya.

"Maka ayo pemerintah di 17 kabupaten kota di Sumsel, ayo 3T harus tetap diberlakukan. Karena posivity rate-nya naik di 29 persen lebih, angka kematian juga sedikit naik lagi dan sekarang sudah 4,8 lebih. Angka kasus harian juga masih ada. Jadi memang 3T harus gencar dan masyarakat harus selalu diingatkan," katanya menambahkan.

Selain itu, bentuk antisipasi menghadapi lonjakan kasus covid-19 juga mesti diperhatikan dari sisi fasilitas dan tenaga kesehatan.

Pemerintah sebaiknya sudah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

"Secara kasat mata, kita sudah bisa melihat bagaimana keterisian tempat tidur rumah sakit. Dari sisi fasilitas rumah sakit juga harus dipantau. Kira-kira kabupaten mana saja keterisiannya sudah lebih dari 50 persen, itu sudah harus hati-hati. Begitu juga terkait testing, bagaimana dengan reagen-nya, bagaimana dengan orangnya bekerja, semua itu harus dipersiapkan. Kapasitas kesehatan harus kuat untuk antisipasi," ujarnya.

Termasuk dengan fasilitas rumah sehat yang dikatakan Iche sejak beberapa bulan lalu sudah disarankan untuk kembali disediakan di Sumsel.

Tujuannya tak lain untuk menampung dan mengawasi secara langsung orang-orang positif covid-19.

Sebab bila menjalani isolasi mandiri di rumah, dikhawatirkan orang yang terpapar covid-19 tidak ada mendapatkan penanganan dan pengawasan maksimal.

"Sejak September tahun lalu sebenarnya kita sudah disarankan untuk dibuka kembali. Karena isolasi mandiri di rumah, dikhawatirkan pengawasannya tidak maksimal. Kita khawatir pasien itu tidak taat dengan peraturan bagi orang yang terpapar covid-19. Dan tentunya rumah sehat sangat amat membantu menurut saya. Itu sebaiknya pemerintah juga siapkan karena mobilitas masyarakat yang meningkat saat momen ini (lebaran). Mau orang mudik atau tidak, mobilitas masyarakat pasti meningkat di masa lebaran," ujarnya.

"Jangan sampai kita jadi seperti negara India. Jangan sampai saat lonjakan kasus terjadi, hal itu tidak tertangani dengan baik," ucapnya.

Ikuti Kami di Google Klik