PDIP Angkat Suara Usai Isu Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Berhembus 'Ini Sudah Sikap Partai'

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet yang bakal terjadi di pemerintahan Jokowi menjadi perhatian.

Bahkan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga ikut berbicara atas hal tersebut.

Hasto menyebut reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Gowes Bareng PDIP dengan wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/4/2021). 

Saat ini, isu reshuffle kembali berhembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.

Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR. 

Menanggapi pertanyaan awak media soal isu reshuffle, Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4/2021). 

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 6,7 Guncang Malang, Terasa Hingga Surabaya, BMKG Jelaskan Tentang Potensi Tsunami

Baca juga: Nadiem Makarim Disebut Layak Diganti, Usai Reshuffle Kabinet Jokowi Tinggal Menunggu Waktu

Baca juga: Aksi Dramatis Saat TNI AL Evakuasi KM Alugara Dengan Helikopter di Perairan Bangka Belitung, Teriak

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi  sebagai pemegang hak prerogatif. 

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu. 

Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu. Namun, ditegaskan Hasto, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.

Namun, Hasto kembali menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. 

"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Reshuffle Berhembus Pasca Persetujuan DPR Atas Kementerian Investasi, Ini Kata Sekjen PDIP.