Kubu Moeldoko Disebut Ingin Cuci Tangan Dari Masalah Usai Tiba-tiba Tawari AHY Maju di Pilgub DKI

Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.

Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.

"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.

Baca juga: Termasuk Mark Zuckerberg, Data Pribadi 533 Juta Pengguna Facebook Dilaporkan Bocor, Dampaknya

Baca juga: Mutasi 2 Perwira di Polres Banyuasin, Iptu Jatrat Tunggal Jabat Kasat Narkoba

Baca juga: Aldi Taher Terdiam dengan Jawaban Menohok Nikita Mirzani saat Diajak Nikah, Ditolak Mentah-mentah

Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.