Breaking News:

Berita Politik

Sebut Moeldoko Ketum PD Sah Secara Hukum, Ini Analisa Pengamat Hukum Dr Laksanto

Perubahan AD/ ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak berlaku dan yang berlaku adalah AD/ART tahun 2005.

ISTIMEWA
Pengamat Hukum dari Universitas Sahid Indonesia Dr Laksanto dalam acara webinar menyamampaikan analisanya terkait ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB, Rabu (24/3/2021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengamat Hukum dari Universitas Sahid Jakarta, Dr Stefanus Laksanto Utomo menilai, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil dari KLB Sidolangit Sumatera Utara sah dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi Webminar dengan tema 'Mengembalikan Khittoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Hukum di Indonesia' yang di selenggarakan oleh Universitas Sahid Jakarta, Universitas Borobudur, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua, Rabu (24/3/2021).

Dalam analisanya, Dr ST Laksanto Utomo menilai, perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 cacat prosedur dan tidak sesuai dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Sebab pada pasal 5 UU No 2 Tahun 2011 tertulis: pasal 1, bahwa AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik. (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART

"Perubahan AD/ART Partai Demokrat tidak sesuai dengan AD/ART tahun 2005 dan UU No 2 tahun 2011 hingga cacat prosedur," kata Laksanto, yang juga Sekjen Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI).

Karena terjadi ketidak sesuaian, jelasnya maka perubahan AD/ ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak berlaku dan yang berlaku adalah AD/ART tahun 2005.

Fatalnya lagi, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 di alenia ke-10 disebutkan bahwa pendiri partai Demokrat adalah Soesilo Bambang Yudhoyono dan Vantje Rumangkang.

Padahal, syarat pendirian partai pada pasal 2 UU No.2 tahun 2011 disebutkan pada pasal 1, bahwa pendirian partai politik dapat dilakukan oleh paling sedikit 30 orang yang sudah berusia diatas 21 tahun. Dan pada pasal 2, pendaftaran patai politik dapat dilakukan oleh paling sedikit 50 orang yang mewakili seluruh pendiri.

Padahal, dalam AD/ART 2005 pendirian partai di tandatangani notaris Aswendi Kamuli dan di hadiri 46 orang pendiri dari 99 orang pendiri partai Demokrat. Sedangkan 53 orang partai pendiri partai tidak hadir tapi memberikan surat kuasa pada Vantje Rumangkang.

"Jadi Partai Demokrat dapat berdiri sesuai dengan UU Partai Politik," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved