Breaking News:

Tak Lupa Kacang Pada Kulit, Mantan Ketua MK di Zaman SBY Mahfud Sebut Demokrat yang Sah Dipimpin AHY

Ia menjelaskan sampai dengan saat ini pemerintah Jokowi menganggap belum ada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menkopolhukam Mahfud MD 

TRIBUNSUMSEL.COM - Kudeta yang dilakukan kolega Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yaitu KSP Moeldoko sia-sia saja.

Sebab, Mahfud MD sebagai koordinator bidang hukum di kabinet Jokowi menyatakan tidak da KLB di tubuh Partai Demokrat.

Ia menjelaskan sampai dengan saat ini pemerintah Jokowi menganggap belum ada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi dari Partai Demokrat terkait KLB tersebut.

"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," kata Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue Putus, Sahabat Kampus Kecewa Sampai Singgung Hal Ini

Baca juga: Moeldoko Dibandingkan dengan AHY, Andi Sindir Elektabilitas Nol Koma & Gagal Pimpin Partai Hanura

Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (YouTube/Agus Harimurti Yudhoyono)

Namun demikian, kata Mahfud, pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital. 

Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang Medan, kata Mahfud, pemerintah tidak bicara sah dan tidak sah sekarang. 

Hal itu karena, kata Mahfud, bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu dan dengan demikian tidak ada masalah hukum.

"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, jika terjadi perkembangan baru nanti, misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang melapor kepada pemerintah di antaranya terkait hasilnya baru pemerintah menilai.

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved