Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Program Prioritas BPJamsostek

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Seminggu Presiden RI Joko Widodo melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJamsostek untuk periode 2021-2026, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dirinya beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada 4 tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility,” ungkap Anggoro.

Anggoro menambahkan, untuk merespon tantangan tersebut Direksi BPJamsostek akan menjalankan 5 program prioritas, yaitu kemudahan daftar dan bayar iuran BPJamsostek. Implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Kemudian, utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile), Penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness) dan peningkatan kualitas dan integrasi data.

"Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP," ucapnya.

Baca juga: Hari Ini Vaksinasi Massal 253 Pedagang Pasar Cinde, Ada Pria Bertato Takut Jarum Suntik

Baca juga: Setiap Rapat Beli Snack dari Lubuklinggau, Wabup Inaya: Kini Tidak Boleh Lagi, Harus dari Muratara

Dari sisi layanan, pihaknya akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric.

"Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN," jelas Anggoro.

Senada diungkapkan Muhammad Zuhri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek menyampaikan, siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.

Dirinya membeberkan 6 lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJamsostek, yaitu peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan. Mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis.

Lalu, emperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJamsostek, menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, dan menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJamsostek periode 2021-2026.

Mewakili DJSN, Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan pihaknya optimis BPJamsostek mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.

Dirinya berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.

Di tempat berbeda kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Palembang Zain Setiyadi mengatakan, dirinya sangat mendukung rencana tersebut agar nantinya seluruh pekerja di indonesia khususnya Palembang dapat tercover, dan mendapat pelayanan yang maksimal.

"Serta peserta juga akan mendapat kemudahan informasi melalui sistem digitalisasi yang lebih praktis," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google Klik