Breaking News:

Berita PALI

Tunjangan Puluhan Kades di PALI Sembilan Bulan Belum Dibayar, DPRD Beberkan Hutang Pemkab PALI

Puluhan Kepala Desa (Kades) mendatangi DPRD PALI untuk menyampaikan keluhan sudah hampir sembilan bulan kerja tak dibayar.

SRIPOKU/REIGAN
Suasana saat dialog para Kades diprakarsai DPRD dihadiri OPD Pemda PALI 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI --- Puluhan Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI untuk menyampaikan keluhan sudah hampir sembilan bulan kerja tak dibayar.

Pasalnya, tunjangan kades dan perangkat desa yang belum dibayar sejak Bulan Juli hingga Desember 2020 lalu. Terhitung tahun 2021 turut belum disalurkan. 

Kedatangan puluhan kades itu disambut langsung Ketua DPRD PALI, H Asri AG, Wakil Ketua I, Irwan ST dan Ketua serta anggota Komisi 1 DPRD PALI lalu diajak berdialog ke ruang Paripurana DPRD PALI, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: PLN Pendopo Soroti Desa Betung Kecamatan Abab PALI, Ada Tunggakan Capai Rp 9 Milyar

Dialog ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PALI, A Gani Achmad serta perwakilan DPKAD PALI, Bappeda PALI, Bapenda PALI. 

Dalam dialog itu, Ketua DPRD PALI, H Asri AG membeberkan jika hutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI tahun 2020 yang harus dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp216.945.877.398.

"Jumlah itu termasuk untuk desa sebesar Rp35 Miliar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu. Tapi, itu bukan hanya dialami kades dan perangkatnya saja melainkan iuga dialami sektor lain juga, termasuk kami di dewan ini," kata Asri, Selasa

Dijelaskan, jika tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 Miliar dan pihak SMI sebesar Rp180 Miliar.

"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada Bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tegasnya.

Mirisnya, tambah Asri, jika tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp36 Miliar.

Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin.

Halaman
12
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved