Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi 'Mudah-mudah Tidak Mengulangi Perbuatan Tercela'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu kudeta posisi Ketua Umum Partai Demokrat milik Agus Harimurti Yudhoyono tampaknya berbuntut panjang kepada Moeldoko.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut jika Moeldoko sudah ditegur oleh Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait keterlibatannya dalam rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hal itu diketahui dari cuitan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tulis Andi yang dikutip Tribun, Jumat (5/2/2021).

Sementara untuk pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta, Andi menyebut Partai Demokrat akan menertibkannya.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ucap Andi.

• Partai Demokrat Akhirnya Angkat Bicara Usai Jokowi Tak Balas Surat AHY Terkait Isu Kudeta

• Demokrat Sayangkan Sikap Presiden Jokowi Tak Tanggapi Surat AHY : Pak Moeldoko itu Orang Istana

• Ketegasan Presiden Jokowi Enggan Balas Surat AHY Terkait Isu Kudeta Demokrat : Tidak Perlu Dijawab

Andi sebelumnya menyebut pejabat tinggi negara yang dimaksud AHY telah ikut menyusun kudeta, yaitu Moeldoko.

Selain Moeldoko, ada empat orang kader dan mantan politikus Partai Demokrat turut terlibat dalam rencana kudeta AHY.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021). 

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman.