Ketegasan Presiden Jokowi Enggan Balas Surat AHY Terkait Isu Kudeta Demokrat : Tidak Perlu Dijawab

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketegasan Presiden Jokowi yang enggan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diapresiasi.

Banyak yang menilai alasan Jokowi tidak membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyebutkan pihaknya sudah menerima surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat."

"Jadi kami sudah menerima surat itu," jelas Pratikno.

Namun, pihak istana tidak akan menanggapi surat yang dikirim oleh AHY tersebut.

Sebab, surat yang dikirim itu berisi permasalahan internal Partai Demokrat.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut."

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai," ungkapnya.

"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam ADRT," lanjut Pratikno.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu, politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY, turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.

"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya.

"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diizinkan Presiden," tulis Rachland.