Sekjen PDIP Hasto : Ribka Beri Penegasan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 menjadi viral di media sosial.

Mengenai pernyataan itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Menurutnya, Ribka Tjiptaning telah memberi penegasan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

PDI Perjuangan katanya, sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Kesehatan rakyat diterangkan Hasto, merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya.

PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat.

"Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," katanya dalam rilis, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Ini Alasan Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19, Rela Jual Mobil Bayar Denda

Soal pernyataan Ribka Ciptaning, Hasto menilai pernyataan itu sebagai satu kesatuan pesan yang mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar."

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tegasnya.