Sekjen PDIP Hasto : Ribka Beri Penegasan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

PDIP berharap praktek dilapangan tidak ada kesalahan, karena ini harus ada sosialisasi sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur

"Kenapa informasi itu harus tepat, kalau tidak tepat, bisa menimbulkan keraguan bagi masyarakat, dan menimbulkan dampak psikologis masyarakat yang hendak melakukan atau menjadi objek vaksinasi covid-19. Sehingga harus ada komunikasi," ucapnya.

Selain itu ketua Komisi V yang membidangan soal kesehatan, pendidikan dan Kesra ini, sepakat vaksin tersebut harus diberikan secara gratis, tetapi gratis tidak mengurangi kualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

"Jadi, siapapun itu orangnya pelayananannya harus sama. Yang tidak kalah pentingnya untuk tidak ada komersilisasi, artinya vaksin itu bentuk hadirnya pemerintah ditengah kesulitan dan kecemasan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pandemi Covid-19;" ungkapnya, seraya Jadi ia mempertegas pernyataan Sekjen itu sebagai pengurus partai, DPRD dan fraksi PDIP Sumsel.

Dilanjutkan Susanto, penting juga soal objek vaksinisasi itu harus jelas, yang tidak terlepas dari data.

Sebab, apabila ini tidak diawasi secara berjenjang dari tingkatan atas hingga bawah, akan ada kekhawatiran saat praktek di lapangan, dimana pemerintah pusat dengan tangannya (kekuasaan) mengawasi, pemerintah provinsi dan pemkab/ Pemkot dengan instrumennya mengawasi, sehingga dengan target vaksinaisasi menyeluruh tercapai.

"Seluruh instrumenya yang ada, wajib mengawasi soal ini termasuk DPRD Sumsel, jadi bukan hanya pelayanan tapi komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan, sebab ini tidak boleh dikomersilkan," pungkasnya.