Vaksin Corona

Ini Alasan Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19, Rela Jual Mobil Bayar Denda

Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menilai wabah dan vaksin ini ujung-ujungnya hanyalah bisnis belaka

Editor: Wawan Perdana
Kompas.com/Alsadad Rudi
Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning tolak divaksin Covid-19 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Kabar mengejutkan datang dari seorang politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP ini dengan tegas menolak vaksinasi Covid-19.

Ini menilai wabah dan vaksin ini ujung-ujungnya hanyalah bisnis belaka.

"Ada permainan yang nggak jelas," ujarnya.

Selain menolak vaksinasi Covid-19, Ribka juga tidak percaya dengan wabah flu burung (H5N1) yang mernah melanda di Indonesia beberapa tahun lalu.

"Flu burung itu nggak ada. Sampai selesai H5N1 itu tidak ditemukan, " katanya saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT. Bio Farma, di Komisi IX, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Ribka Tjiptaning : Saya Tetap Tidak Mau Divaksin

Karena tidak percaya pada wabah flu burung, Ribka mengaku pernah menolak anggaran flu burung yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan ketika dimpimpin oleh Siti Fadilah Supari.

"Waktu itu saya ketua Komisi IX, saya menolak anggaran flu burung," katanya.

Bahkan, Ribka pun pernah memakan ayam yang terkena tetelo. "Ayam berak kapur, kena tetelo, saya potong, saya makan," katanya mengenang masa lalunya. Tapi dia mengaku tetap sehat sampai sekarang.

"Tapi sampai sekarang saya masih strong, gara-gara makan ayam kena flu burung," katanya.

Ribka juga dengan tegas tidak mau divaksin. "Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya.

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda. "Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa, tambahnya.

Baca juga: Gubernur Sumsel Bakal Divaksin di Puskesmas Gandus, Vaksin Perdana Sumsel di Palembang dan OKI

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat. "Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.

Artikel ini telah tayang di kompas.tv

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved