PDIP Akhirnya Buka Suara Soal Kadernya Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, Tegas Dukung Vaksinasi

Hendrawan menegaskan partainya mendukung program vaksinasi Covid-19 secara gratis oleh pemerintah.

Editor: Weni Wahyuny
Instagram Jokowi
Jokowi disuntik vaksin Covid-19 di Istana Presiden, Rabu (13/1/2021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - PDI-P akhirnya buka suara soal kadernya Ribka Tjiptaning yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.

"PDI-P sangat mendukung program vaksinasi gratis pemerintah. Ini program strategis yang harus disukseskan," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Hendrawan menegaskan partainya mendukung program vaksinasi Covid-19 secara gratis oleh pemerintah.

Menurutnya, jika Ribka Tjiptaning yang merupakan kader PDI-P belum bersedia divaksin Covid-19, maka hal itu merupakan sikap pribadi.

"Bila ada yang belum mau divaksin, karena memiliki pertimbangan kuat yang berbeda, apalagi yang sifatnya pribadi dan spesifik, silakan saja. Sikap kami (PDI-P) mendukung program vaksinasi ini," tuturnya.

Ketika ditanya apakah ada sanksi dari PDI-P untuk kader yang menolak divaksin, Hendrawan tidak menyebut secara pasti ada atau tidak.

"Nanti kita lihat. Daya tahan dan rekam medik orang berbeda-beda," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Ribka Tjiptaning, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP
Ribka Tjiptaning, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP (dpr.go.id/Erman)

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.

Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak).

Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved