Breaking News:

Arief Payuono : Sudah Tidak Etis Lagi Kalau Gerindra atau Prabowo Ajukan Nama Pengganti Edhy Prabowo

Untuk pengganti Edhy Prabowo di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, lanjut dia, baiknya diserahkan saja kepada Presiden Jokowi.

Editor: Weni Wahyuny
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Qodari berkeyakinan Sandiaga Uno tidak akan mengulang perbuatan menteri sebelumnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, karena sosok Sandiaga Uno dinilai sudah sangat kaya jika dibandingkan Edhy Prabowo.

“Saya haqul yakin sih tidak sampai korupsi apa lagi buat beli barang-barang mewah, karena Sandiaga Uno sudah amat sangat kaya, dia tidak perlu korupsi untuk bisa beli barang-barang mewah yang dibeli Edhi Prabowo dan istrinya di Hawai itu,” terangnya.

Lanjut Qodari, sosok Menteri KKP selanjutnya juga harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan pendahulunya.

“Jadi menteri pengganti Edhy Prabowo harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy Prabowo dan saya melihat potensi itu ada di Sandiaga Uno," tutur Qodari.

Sementara, peluang Fadli Zon, kata Qodari, jika ditarik menjadi pejabat menteri juga akan menarik, sebab meskipun Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan pemerintah, namun posisi Fadli Zon yang berada di DPR kerap melontarkan kritik bagi pemerintah.

“Fadli Zon jadi menteri KKP akan sangat menarik melihat bagaimana dia jika menjalankan peran sebagai Menteri KKP sebagai bagian dari eksekutif karena selama beliau di posisi legislatif banyak dan sering sekali melakukan kritik-kritik. Nah, bisa tidak kinerjanya nanti lebih bagus dari pada kritik-kritik yang ia berikan, bahkan lebih bagus dari menteri-menteri yang lain," jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Luhuh ditunjuk sebagai Menteri KKP ad interim

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ad Interim Menteri KKP.

Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan telah terima surat penunjukkan tersebut.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jodi, seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kamis (26/11/2020).

Penunjukkan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim juga disampaikan lewat Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian petikan surat edaran tersebut, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Diketahui, Menteri Ad Interim biasanya ada, karena terdapat kekosongan kursi Menteri definitif.

Posisi Menteri Ad Interim biasanya juga diisi oleh Menteri dari bidang yang berkaitan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Edhy Prabowo Jadi Tersangka

Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu malam.

"KPK menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus ini."

"EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy, enam tersangka lainnya yaitu, staf khusus Menteri KKP Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin.

Mereka telah ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Dinilai Tak Etis Ajukan Pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved