Arief Payuono : Sudah Tidak Etis Lagi Kalau Gerindra atau Prabowo Ajukan Nama Pengganti Edhy Prabowo

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Partai Gerindra dianggap tidak etis mengajukan pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Selasa (15/12/2020).

"Perlu dicatat, menurut saya sudah tidak etis lagi kalau Gerindra atau Prabowo (Subianto) mengajukan nama pengganti Edhy Prabowo di kabinet," ucap Arief Poyuono.

Untuk pengganti Edhy Prabowo di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, lanjut dia, baiknya diserahkan saja kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Sosok Suryo Prabowo, Ditunjuk Menhan Prabowo jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP, Eks Wagub Timor-Timur

Baca juga: Jasad Istri Diciumi Suami setelah Dibunuh, Minta Maaf hingga Bersihkan Darah, Sebut Suka Marah-marah

Arief Poyuono meyakini bahwa Jokowi justru lebih jeli dalam menempatkan seseorang untuk membantunya di Pemerintahan.

"Jokowi perlu pembantu yang mau bekerja profesional dan mau pasang badan untuk beliau dan tidak dua kaki," pungkas dia.

Isu Presiden Jokowi segera merombak susunan Kabinet Indonesia Maju menguat setelah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batu Bara oleh KPK.

Namun perombakan kabinet yang meliputi pengisian jabatan kosong, penggantian dan pergeseran posisi sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh Pemerintah.

Kabarnya ada sejumlah nama politikus Partai Gerindra digadang-gadang akan menggantikan posisi Edhy Prabowo yang ditangkap KPK.

Nama-nama politikus Partai Gerindra tersebut di antaranya Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

Sementara pos Kementerian Sosial yang saat ini kosong selepas ditangkapnya Juliari P. Batu Bara dikabarkan akan diisi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Andai Fadli Zon jadi Menteri KKP

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon diisukan akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster oleh KPK. 

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, dalam politik apapun bisa terjadi.

Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri.

Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.

"Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan. Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji-puji pemerintah terus," ujarnya.

Sandiaga Berpeluang

Sandiaga Uno dan Fadli Zon berpeluang besar menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo seperti diketahui mundur usai dinyatakan menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Untuk mengisi kekosongan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat menjadi Pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memprediksi, posisi Menteri Kelautan dan Perikanan tetap akan menjadi jatahnya Partai besutan Prabowo.

Menurutnya, terdapat lima nama dari elite Gerindra yang paling berpeluang menggantikan posisi yang ditinggalkan Edhy Prabowo, yaitu Sandiaga Uno, Fadli Zon, Sugiono, Sufmi Dasco dan Ahmad Muzani.

“Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra, dilihat dari latar belakang kelima nama elit Partai Gerindra yang berpeluang masuk menggantikan Edhy Prabowo sebetulnya ada dua nama, Sandiaga Uno dan Fadli Zon,” kata Qodari saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Pengganti Edhy Prabowo, kata Qodari, memiliki beberapa kriteria seperti Edhy Prabowo.

Di antaranya punya jabatan tinggi di partai dan memiliki kedekatan sejarah dan pribadi dengan sang ketua umum Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat latar belakang Edhy Prabowo itu punya beberapa ciri. Pertama, jabatannya tinggi yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra, kedua punya sejarah kedekatan pribadi dengan pak Prabowo,” ungkapnya.

Qodari beralasan, peluang Sandiaga Uno menduduki orang nomor satu di KKP, sebab Sandiaga Uno merupakan calon wakil Presiden Prabowo pada Pilpres 2019, sehingga rekonsiliasi politik akan semakin komplit dan berpeluang kinerjanya menjadi lebih bagus.

“Kemungkinan Sandiaga Uno untuk menjadi menteri, sangat menarik karena apa, karena Sandiaga Uno itu calon wakil Presiden dari Prabowo, jadi kalau dia masuk wah komplit ini rekonsiliasi politik. Dan di sisi yang lain dengan masuknya Sandiaga Uno maka harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi,” bebernya.

Qodari berkeyakinan Sandiaga Uno tidak akan mengulang perbuatan menteri sebelumnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, karena sosok Sandiaga Uno dinilai sudah sangat kaya jika dibandingkan Edhy Prabowo.

“Saya haqul yakin sih tidak sampai korupsi apa lagi buat beli barang-barang mewah, karena Sandiaga Uno sudah amat sangat kaya, dia tidak perlu korupsi untuk bisa beli barang-barang mewah yang dibeli Edhi Prabowo dan istrinya di Hawai itu,” terangnya.

Lanjut Qodari, sosok Menteri KKP selanjutnya juga harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan pendahulunya.

“Jadi menteri pengganti Edhy Prabowo harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy Prabowo dan saya melihat potensi itu ada di Sandiaga Uno," tutur Qodari.

Sementara, peluang Fadli Zon, kata Qodari, jika ditarik menjadi pejabat menteri juga akan menarik, sebab meskipun Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan pemerintah, namun posisi Fadli Zon yang berada di DPR kerap melontarkan kritik bagi pemerintah.

“Fadli Zon jadi menteri KKP akan sangat menarik melihat bagaimana dia jika menjalankan peran sebagai Menteri KKP sebagai bagian dari eksekutif karena selama beliau di posisi legislatif banyak dan sering sekali melakukan kritik-kritik. Nah, bisa tidak kinerjanya nanti lebih bagus dari pada kritik-kritik yang ia berikan, bahkan lebih bagus dari menteri-menteri yang lain," jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Luhuh ditunjuk sebagai Menteri KKP ad interim

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ad Interim Menteri KKP.

Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan telah terima surat penunjukkan tersebut.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jodi, seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kamis (26/11/2020).

Penunjukkan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim juga disampaikan lewat Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian petikan surat edaran tersebut, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Diketahui, Menteri Ad Interim biasanya ada, karena terdapat kekosongan kursi Menteri definitif.

Posisi Menteri Ad Interim biasanya juga diisi oleh Menteri dari bidang yang berkaitan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Edhy Prabowo Jadi Tersangka

Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu malam.

"KPK menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus ini."

"EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy, enam tersangka lainnya yaitu, staf khusus Menteri KKP Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin.

Mereka telah ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Dinilai Tak Etis Ajukan Pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi