Elpiji Subsidi Bukan Roti, Butuh Kendali Sepenuh Hati

Narasi Elpiji

Sementara itu, Dewi Sri Utami, Region Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Sumbagsel selalu menemui masalah berulang jika satu waktu ada perkara kelangkaan elpiji subsidi.

Paling tidak ada dua pekerjaan yang harus dia lakukan secara berbarengan. Mengatasi kelangkaan dan membetulkan narasi. “Misalnya ada judul berita begini, harga elpiji melon tembus Rp 30 ribu, pedagang mengeluh langka,” kata Dewi saat diwawancarai belum lama ini.

Menurut Dewi, saat kondisi seperti itu, ia harus bisa menegaskan langkah koorporasinya dalam menyelesaikan perkara itu. “Misalnya lewat operasi pasar,” katanya. Namun, di saat yang sama dia juga harus membetulkan narasi tentang duduk perkara elpiji subsidi.

Menurut Dewi, meski sudah diluncurkan belasan tahun lalu, narasi tentang jalur distribusi elpiji sering salah diterima masyarakat. Banyak yang beranggapan distribusi elpiji subsidi itu menjadi tanggung jawab Pertamina, termasuk siapapun penjualnya di bawah pengawasan Pertamina bahkan warung. Elpiji subsidi seolah-olah bisa dijual siapa saja.

“Maaf, kadang media juga salah memahami konteksnya,” katanya.

Padahal menurut aturan pemerintah yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, distribusi elpiji tertentu atau subsidi berakhir di level pangkalan bukan di pengecer atau warung. “Nah, narasi itu yang harus kami luruskan, bahwa tanggung jawab Pertamina hanya sampai di pangkalan," kata Dewi.

Menurutnya, sebagai barang bersubsidi yang kini kecenderungannya dijual secara terbuka, elpiji subsidi itu seoalah-olah ibarat roti yang bisa dijual siapa saja.

Jika ada warung yang menjualnya sampai Rp 30 ribu, warung itu merasa tidak salah karena dia mengambil untung. “Padahal warung menjual elpiji saja sudah salah,” katanya.

Karena itu, Dewi terus menyosialisasikan bahwa elpiji subsidi adalah untuk rakyat miskin dan usaha mikro.
Masyarakat mampu tak boleh menikmatinya.

Kartu Kendali

Bersama pemerintah daerah saat ini Pertamina sedang gencar mendorong penerapan kartu kendali elpiji subsidi.

Kartu kendali adalah jalan keluar untuk menyelesaikan perkara distribusi, kelangkaan dan ketidaktepatan sasaran. Misalnya di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, saat ini pemerintah daerahnya sedang menyusun program agar distribusi elpiji subsidi terkendali dan memang untuk yang berhak.

“Operasi pasar dan penambahan kuota saja tak cukup. Distribusi elpiji harus dikendalikan sepenuh hati agar tepat sasaran,” kata Dewi.

Sinergi semua pihak menjadi kuncinya. Karena dengan segala keterbatasan instrumen yang dimiliki Pertamina, yang sejatinya melakukan pengawasan dan menjaga agar tepat sasaran hingga tingkat pangkalan, namun dalam praktiknya tetap harus memenuhi ketersediaan elpiji bagi masyarakat.