Calon yang Diusung Partainya di OI Didiskualifikasi, Waketum DPP Golkar Ultimatum Bawaslu dan KPU

 TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengingatkan bagi penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk tidak bermain-main politik pada Pilkada Serentak 2020.

Hal ini diungkapkan Doli, terkait adanya pasangan calon yang diusung Partai Golkar, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji- Endang yang didiskualifikasi KPU OI, setelah mendapat rekomendasi Bawaslu setempat.

"Kita mengingatkan teman-teman penyelenggara pemilu seluruh Indonesia. Kita memonitor loh, jangan main-main penyelenggara, Bawaslu dan KPU jangan main-main ikut main politik," kata Doli selepas membuka Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu Partai Golkar provinsi Sumsel di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang.

Menurut Doli, masalah di OI saat ini dalam proses hukum, dan pihaknya bersama parpol koalisi sedang berupaya memperjuangkannya kembali.

Mengingat di Pilkada serentak 2020 kali ini terdapat 6 paslon yang direkomendasikan Bawaslu didiskualifikai. Dari 6 paslon itu, 5 paslon yang diusung partai Golkar, dan 4 sudah ada putusan pengadilan.

"Na, di beberapa daerah tidak ada masalah lagi, karena kita sudah membuktikannya dan memang tidak ada masalah, termasuk di OI ini tdak ada masalah, cuma namanya politik itu biasalah," ujar ketua komisi II DPR RI yang membidangi pemilu ini.

Diungkapkan Koordinator Bidang pemenangan Pemilu partai Golkar ini, karena masalah Paslon di OI ini sudah di Pengadilan, mereka akan berupaya maksimal untuk mengembalikan paslon yang diusung Golkar jadi peserta Pilkada 2020.

"Kita punya argumentasi hukum yang kuat kalau kita tidak salah, oleh karena itu kalau ada yang ketahuan main- main, maka hati- hatilah. Kalau terbukti salah (Bawaslu dan KPU OI) nanti ada DKPP dan mekanisme hukum yang lain," tandas Doli.

Doli sendiri mengingatkan untuk bisa dikatakan sukses terlihat dari hasil di Pemilu, termasuk Pilkada 2020 merupakan langkah awal untuk menang Pemilu 2024 mendatang, mengingat Pemilu tahun ini diikuti 270 Pilkada atau lebih dari separuh daerah se Indonesia.

"Kita harus menang Pemilu Legislatif 2024 dan Presiden, tapi awalnya harus menang di Pilkada tahun 2020. Kalau kita memaksimalkan kemenangan Pilkada tahun ini, maka jalan 2024 lebih mudah," tuturnya.

Doli pun memastikan semua paslon yang diusung Partai Golkar merupakan yang terbaik, dan telah melalui proses panjang.
Sehingga, semua kader wajib melaksanakan dan mensukseskan apa yang telah menjadi perintah partai.

"Paslon yang ditetapkan partai Golkar bukan kaleng- kaleng, tapi punya potensi untuk menang. Saya tegaskan yang di fraksi Golkar, kalau partai sudah memutuskan A maka dilaksanakan jangan berdabat, kami punya monitor dimana bapak, ibu yang tidak melaksanakannya maka siap- siap diparkirkan. Sebab, ketika ini agenda Paslon bukan kepentingan Paslon lagi, tapi kepentingan Golkar, ini sebagai modal memastikan menang di 2024," tandasnya.

Dalam Pilkada 7 Kabupaten di Sumsel sendiri, Golkar telah menargetkan persentase lebih besar dari target nasional 60 persen, yaitu 80 persen untuk Sumsel.

Mengingat, Pulau Sumatera selama ini merupakan lumbung suara partai berlambang pohon beringin ini.

"Jadi, kita mulai saat ini, dimana jika kurang semangat atau ada miss untuk dirapikan, jika kuat, selaras dan sinergi sehingga 9 Desember bisa mencapai target itu. Kami telah memetakan beberapa daerah akan sulit menang, seperti provinsi Jateng dan Jatim, sedang Sumatera merupakan daerah menopang kekurangan itu, apalagi Sumsel selama ini lumbung suara Golkar se Indoneaia," tukasnya.