SEMALAM ILC Tayang Lagi, Pertanyaan Sujiwo Tejo Buat Karni Ilyas Bungkam : Kan Sudah Saya Jelaskan

TRIBUNSUMSEL.COM - Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne berlangsung seru, Selasa 20 Oktober 2020 semalam.

Tema ILC malam tadi membahas tentang "Setahun Jokowi-Maruf."

Budayawan Sujiwo Tejo hadir jadi salah satu narasumber di acara yang dipandu Karni Ilyas. 

Diskusi kali ini mengangkat topik ‘Setahun Jokowi - Ma'ruf: Pandemi hingga Demonstrasi’.

Namun, sebagian besar warganet mempertanyakan alasan Karni Ilyas tak mengangkat tema Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun membahas setahun pemerintahan Jokowi - Amin.

Tidak ketinggalan, Budayawan Sujiwo Tejo langsung menanyakan Presiden ILC Karni Ilyas kenapa ILC ditiadakan Selasa pekan lalu.

Sujiwo Tejo yang diundang sebagai satu dari 12 narasumber ILC TV One mendapat kesempatan bicara di seluruh hadapan undangan termasuk sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Baca juga: Bicara Ngalor Ngidul, Kondisi Terkini Siswi SMP Diduga Diperkosa 10 Pria, Awalnya Pamit Main

Baca juga: Kata Sujiwo Tejo saat Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Larang Aksi Demo : Jika Benar, Aku nggak Nyesel

Baca juga: BARU TERKUAK Di Mana Suami saat Istri Diperkosa, ke Sungai karena Istri Ngidam Bebek, Ceritanya Pilu

Baca juga: Bukannya Kenyang, 9 Orang Tewas Setelah Makan Mi, Gejala Awal sakit Perut Lalu Lemah dan Koma

Di tengah pembicaraannya itu sempat bertanya kepada Karni Ilyas terkait alasan ILC TV One batal tayang Selasa 13 Oktober pekan lalu.

"Kenapa Minggu lalu ILC tak tayang, saya bersyukur pak Karni masih hidup," kata Sujiwo Tejo kepada Karni Ilyas di depan Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Kepala BKPM Bahlil, Menkominfo Johny G Plate, dan narasumber lainnya.

"Itu sudah offside, kan saya sudah jelaskan ke publik," jawab Karni Ilyas.

Lalu dibalas lagi oleh Sujiwo Tejo, "Iya coba jelaskan alasannya kenapa, siapa yang telepon," pinta Sujiwo Tejo.

Karni Ilyas pun langsung mempersilakan Sujiwo Tejo untuk terus menjelaskan paparannya soal evaluasi Setahun Jokowi - Ma'ruf.

Kemudian dalam pemaparannya, Sujiwo Tejo memberi masukan kepada pemerintah untuk memastikan masyarakat percaya.

Simak Video Selengkapnya:

Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Presiden Maruf Amin memasuki periode 1 tahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Pakar politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens memberikan perspektif selama setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam bidang Politik.

Pertama, kata Boni, konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik di tingkat pranata politik yang ditandai menguatnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan kedemokratisan sebagai ukuran dari terselenggaranya tata kelolah pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government).

Meski demikian, Boni menilai masih ada catatan.

"Penguatan nilai-nilai demokrasi di dalam birokrasi masih menjumpai tantangan dengan mengakarnya kelompok radikal keagamaan dalam birokrasi dan pemerintahan sebagai warisan dari masa lalu," kata Boni Hargens saat dihubungi Tribunnews, Selasa 20 Oktober 2020.

Selain itu, mekanisme checks and balances antara pemerintah dan DPR berjalan baik secara prosedural, namun publik masih meragukan fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah karena konstelasi parlemen yang kurang berimbang antara partai pemerintah dan partai oposisi.

"Ini bukan salah partai pemerintah tetapi karena partai oposisi belum memperlihatkan praktek oposisi yang cukup bermutu dalam proses legislatif dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh," ucap Boni.

Lebih lanjut, Boni menyebut, jika manajemen kekuasaan di internal pemerintah, kalau dibaca secara kualitatif, tidak begitu mendapat respons positif dari publik.

Ada kesan bahwa presiden berjalan sendiri dan para menterinya sibuk dengan urusan masing-masing.

Selain itu, peran strategis public relations istana tidak begitu kelihatan dalam membentuk persepsi publik terkait kinerja dan citra pemerintah.

Akibatnya, presiden 'digebuk' oleh lawan-lawan politiknya untuk isu yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab presiden.

"Skandal Jiwasraya adalah warisan zaman Presiden SBY, tetapi opini publik memberi kesan seolah-olah ini dosa pemerintahan Jokowi," ujar Boni.

Dalam hal macam ini, lingkaran dalam istana harusnya tahu harus berbuat apa.

Sebagai catatan, untuk tahun yang akan datang, sangatlah urgen bagi presiden untuk menata kembali konstelasi 'lingkaran dalam istana' untuk menyelamatkan wibawa presiden sendiri dan, terutama, untuk menjamin stabilitas politik yang berkelindan dengan kepercayaan pasar terhadap pemerintah.

Kedua, kata Boni, konsolidasi demokrasi di level akar rumput berjalan dinamis dan masih fluktuatif.

Negara menjamin kebebasan sipil (civil liberties) dan hak politik (political rights) masyarakat dengan adanya berbagai perangkat hukum yang mendukung terselenggaranya prinsip pokok demokrasi tersebut.

Namun, lemahnya oposisi parlemen membawa konsekuensi pada kebangkitan oposisi jalanan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kehendak publik dan realitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Narasinya bagus, tetapi implementasinya prolematik.

Hal itu terjadi karena para elite yang mewakili masyarakat sipil dalam menghidupkan 'oposisi jalanan' umumnya mereka yang pernah berada dalam kekuasaan. Hal itu menyebabkan krebilitas mereka diragukan," kata Boni.

Selain itu, narasi yang mereka bangun juga cendrung insinuatif dan provokatif sehingga masyarakat melihat mereka sebagai 'petualang politik' ketimbang penyambung lidah rakyat.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) adalah contoh oposisi jalanan yang kontraproduktif.

Mereka ingin mengisi ruang oposisi yang kosong tetapi para elitenya kurang kredibel dan isu yang mereka usung juga kental dengan nuansa libido kekuasaan.

Pada saat yang sama, kelompok ideologis yang sejak awal tidak menyukai kaum nasionalis terus melakukan penetrasi ruang public dengan gerakan dan narasi kontrapemerintah yang berbalutkan simbol-simbol keagamaan.

"Hizbut Tahir Indonesia yang secara legal sudah dibubarkan terus hidup di tengah masyarakat dengan jubah baru.

Mereka bersatu dengan sejumlah ormas keagamaan dan partai politik untuk menekan pemerintah dan memobilisasi dukungan masyarakat dalam rangka memperkuat sentimen 'pemerintah dan demokrasi gagal'," paparnya.

Kelompok ini ingin mendirikan bangunan demokrasi yang bernuansa kitab suci.

Sayangnya, kelompok ini mendapat dukungan yang kuat dari sempalan partai oposisi, tokoh publik, dan bekas pejabat yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kristalisasi gerakan terjadi dan tekanan terhadap pemerintah menguat.

Isu Omnibus Law Cipta Kerja pada hakikatnya isu buruh.

Namun, mereka memanfaatkan isu buruh untuk menyudutkan pemerintah.

"Implikasinya cukup rumit karena ada pengaburan kepentingan buruh di sana yang cukup mengganggu sehingga publik menjadi bingung soal mana yang berjuang demi buruh dan mana penumpang gelap," jelasnya. (*)

(*) 

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul SERU ILC Selasa 20 Oktober 2020 Live TV One - Sujiwo Tejo: Maaf Pak Mahfud!