Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pemerintah Diminta Tingkatkan 5 Program Prioritas, Hukum Compang-camping
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pemerintah Diminta Tingkatkan 5 Program Prioritas, Hukum Compang-camping
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Usai terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.
Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah setahun memimpin Indonesia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap setahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk meningkatkan lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf disamping menangani pandemi Covid-19.
"Mendorong agar seiring dengan upaya menangani pandemi covid-19, pemerintah juga tetap dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Bamsoet, melalui keterangannya, Selasa (20/10/2020).
"Dikarenakan kelima hal tersebut merupakan lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf di masa lima tahun kepemimpinan mereka," imbuhnya.
Bamsoet juga mengimbau Jokowi dan Ma'ruf Amin tetap fokus memimpin negara.
Selain itu juga adaptif dan inovatif, khususnya dalam menghadapi masa pandemi covid-19 saat ini.
Politikus Golkar itu mengatakan pemerintah perlu untuk terus mengedepankan kesehatan masyarakat, pun demikian dengan usaha untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
"Pemerintah harus terus berupaya dalam mengedepankan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan perekonomian nasional, dengan melakukan berbagai cara dan strategi yang fleksibel, cepat, dan tepat, serta mengoptimalkan pelaksanaan program Penyelamatan Ekonomi Nasional," kata dia.
Satu di antaranya, kata Bamsoet, adalah dengan mendorong seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga.
"Khususnya kepada Kementerian Sosial, sebagai tulang punggung pemberian bantuan sosial atau bansos, agar pemanfaatan program pemerintah melalui jaring sosial dapat terus dioptimalkan," pungkas Bamsoet.
Hukum Compang-camping
Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, salah satu yang harus dibenahi oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah penegakan hukum yang belum adil.
"Kekurangannya pertama, penegakan hukum. Dengan dilumpuhkan dan dibunuhnya KPK dengan merevisi UU KPK, maka penegakan hukum makin compang camping dan enggak jelas," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).
