Ahok Dinilai Cuma Tepat di Swasta dan Tak Bisa Jadi Menteri, Kekurangannya Diungkap M Qodari

TRIBUNSUMSEL.COM - Alasan Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok) sebaiknya tidak ditempatkan di jabatan publik diungkap oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari.

Dalam tayangan di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, diunggah Minggu (27/9/2020), hal itu terungkap. 

Diketahui Ahok pernah menduduki sejumlah jabatan publik, seperti Bupati Belitung Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga yang terbaru sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Qodari menilai sebetulnya sifat Ahok tidak cocok untuk menjadi pejabat publik.

Ia memberi contoh pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

"Waktu Pilkada Jakarta, setelah quick count di salah satu televisi dan hasil quick count menunjukkan bahwa dia kalah, oleh host saya ditanya, 'Bagaimana dengan nasib Ahok ke depan?," papar Qodari.

Ia menjelaskan Ahok adalah tipe pejabat yang kurang memiliki kemampuan komunikasi.

Qodari memberi contoh Ahok seharusnya menjabat posisi yang didelegasikan langsung untuknya, bukan melalui pemilihan seperti pilkada.

"Saya bilang, 'Kalau untuk pemilihan langsung seperti ini kayaknya enggak bisa karena Ahok ini istilahnya bagus kerjanya, buruk komunikasinya'," jelasnya.

"Mungkin harus dia yang ditunjuk, bukan dipilih. Misalnya seperti menteri," lanjut pengamat politik tersebut.

Meskipun begitu, Qodari kembali berpikir-pikir jabatan menteri juga kurang cocok untuk Ahok.

"Kayaknya jadi menteri pun juga enggak cocok karena menteri itu jabatan publik. Jabatan publik itu adalah jabatan yang kerja harus bagus, komunikasi juga harus bagus," terang Qodari.

Ia menilai, jika komunikasi publik seorang pejabat tidak disampaikan dengan baik, maka citranya akan rusak.

"Contohnya siapa? Ahok sendiri," ungkap Qodari.

Qodari menilai Ahok jauh lebih baik bekerja di bidang swasta yang tidak memerlukan interaksi dengan khayalak.

"Karena itu kesimpulan saya, Ahok cuma tepat di ranah swasta, di perusahaan swasta, enggak cocok punya jabatan publik atau yang berinteraksi dengan publik," simpulnya.