Kepolisian Lembaga Paling Korup, Papua Nugini Siap-siap Diambang Kehancuran :Korupsi Begitu Mengakar

Ia menlanjutkan, banyak perwira polisi terbaik negara telah pensiun atau diberhentikan "karena mencoba melakukan hal yang benar".

Kramer berperan dalam mengungkap skandal pinjaman yang melibatkan bank Swiss UBS yang pada akhirnya mengakhiri pemerintahan mantan Perdana Menteri Peter O’Neill.

Penerus O’Neill, James Marape, mengangkat Kramer ke kementerian polisi pada Juni tahun lalu.

Kramer mengatakan lebih dari setahun di pemerintahan, dia telah mengungkapkan sejauh mana korupsi yang tersistemik di Papua Nugini (PNG).

“Setelah menghabiskan waktu di dalam, saya bisa melihat sejauh mana korupsi di PNG. Itu begitu mengakar sampai ke aspek politik dan bisnis. Sudah di luar pemahaman, dan tampaknya tidak pernah berakhir,” katanya.

“Negara ini berada di ambang kehancuran. Mengingat tingkat kerusakannya, perlu waktu lima tahun untuk menghentikannya agar tidak tenggelam lebih jauh. Perlu satu generasi untuk mengubahnya, " ujarnya.

Kramer mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengerjakan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian "dari atas ke akar-akarnya".

Menteri itu mengatakan kepada The Guardian bahwa, dia diperkirakan akan dibunuh atas upayanya untuk mereformasi lembaga negara yang paling korup.

"Saya tidak ragu lagi pada akhirnya saya akan terbunuh atas apa yang saya lakukan," katanya.

“Sudah jelas, ketika Anda menghalangi mereka yang mencuri miliaran dana publik, mereka akan melakukan apa pun untuk menyingkirkan Anda,” tambahnya.

Sebuah laporan baru-baru ini yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui kemitraan kepolisian Papua Nugini-Australia menyatakan bahwa, kepolisian Papua Nugini secara kronis kekurangan dana.

Ia menyarankan bahwa suntikan satu kali sebesar 3,9 miliar kina (Rp 16,28 Triliun) yang akan mengatasi kurangnya sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur.

Laporan tersebut juga menemukan Papua Nugini menghadapi kekurangan polisi yang parah.

Rasio perbandingan adalah satu petugas untuk setiap 1.145 orang, jauh dari rasio yang direkomendasikan PBB yaitu satu petugas untuk setiap 450 orang.

David Manning yang dilantik oleh Kramer pada 2019 sebagai komisaris polisi, mengatakan dia akan menerapkan kebijakan "satu teguran dan Anda keluar" untuk petugas korupsi, kekerasan, atau pelanggaran disiplin.