17 Orang Didenda Rp100 Ribu karena Langgar Prokes di Palembang, Lansia Diberi Sanksi Ini

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Di hari pertama penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Palembang, petugas gabungan berhasil menjaring 75 orang yang kedapatan tidak menggunakan masker, Kamis (17/9/2020).

Dari jumlah tersebut, ada 17 orang yang memilih untuk membayar sanksi denda ketimbang harus menjalani sanksi sosial seperti menyapu jalanan, membersihkan parit atau memungut sampah di sekitar kawasan Monpera Palembang.

"Sebanyak 17 orang tersebut bersedia membayar sanksi denda sebesar Rp100 ribu per orang. Hal ini mereka putuskan sendiri dalam sidang tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan di Palembang," ujar Kabid Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Satpol PP kota Palembang, Budi Nurma, Kamis (17/9/2020).

• Seorang Ayah di Palembang Menangis Kehilangan Anak Gadisnya, Terakhir Dijemput OTD Naik Mobil

Budi menjelaskan, uang denda tersebut diserahkan secara langsung oleh pelanggar kepada bendahara yang berada di posko yustisi kawasan Monpera (Monumen Perjuangan Rakyat) Palembang.

Dalam posko ini sudah ada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Palembang serta hakim dan panitera Pengadilan Negeri Palembang yang memang ditugaskan untuk menggelar sidang tipiring bagi para pelanggar masker.

• Hari Pertama Penerapan Sanksi Pelanggar Masker di Palembang, Masih Ada Pilihan Sanksi Nyapu Jalan

"Uang denda tersebut kemudian kita setorkan ke rekening ke kas daerah pemerintah kota. Penyerahan uangnya memang langsung diberikan ke bendahara kita. Dan catatan siapa-siapa saja yang bayar denda, sudah ada dari jaksa-jaksa di posko," ujarnya.

• IRT di Palembang Bingung, Motor Suami Hilang saat Ditinggal Belanja ke Warung

Di luar dari 17 orang yang memutuskan untuk membayar denda, sebanyak 33 pelanggar lainnya lebih memilih menjalani hukuman sanksi sosial.

Sisanya adalah orang lanjut usia yang terjaring razia kerena sama sekali tidak membawa masker dan sebagai penegakan perwali, hanya diberikan sanksi peringatan.

Hal ini diputuskan setelah menjalani sidang tipiring.

Ia menjelaskan, dari keseluruhan jumlah pelanggar, ada sebanyak 53 orang diwajibkan menjalani sidang tipiring.

Serta 22 orang lagi hanya diberikan sanksi berupa surat peringatan.

• Mertua Menangis Arifin Tewas di Jembatan Musi IV, Tinggalkan 3 Anak : Dia Menantu yang Baik

Budi menjelaskan, 22 orang yang mendapat sanksi ringan tersebut, telah sesuai dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kehidupan baru ditengah pandemi covid-19 termasuk wajib masker

"Teguran tertulis ataupun lisan diberikan kepada warga yang bawa masker, tapi tidak menggunakannya," ujar dia.

Sidang Selasa dan Kamis

Sementara itu, Budi mengatakan, jadwal sidang tipiring hanya dilakukan dua kali dalam sepekan tepatnya di hari Selasa dan Kamis.

Untuk itu bagi pelanggar yang terjaring razia, selanjutnya hanya dilakukan penahanan identitas sampai pelaksanaan sidang tipiring dilakukan sesuai jadwal.

Sedangkan hukuman berupa sanksi sosial seperti menyapu jalanan, tidak akan dilakukan hingga ada putusan dari sidang tipiring yang dilakukan.

• Penata Rambut di Muara Enim Nyambi jadi Bandar Sabu, Salon Dijadikan Tempat Transaksi Narkoba

"Karena kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal dari pengadilan. Kita juga tidak bisa kita langsung memutuskan pemberian sanksi kepada pelanggar karena yang berhak melakukan itu hanya pengadilan. Nanti kalau itu terjadi (pemberian sanksi tanpa sidang), namanya menyerang kehormatan seseorang. Itukan melanggar HAM, makanya perlu keputusan pengadilan. Itu lah kenapa dilakukan penahanan kartu identitas sampai yang bersangkutan menjalani sidang tipiring pada jadwal yang telah ditentukan, supaya pelanggar ini bisa tetap dapat sanksi," jelasnya.

Selanjutnya aparat gabungan akan mentargetkan perkantoran sebagai lokasi dilaksanakan razia.

Hal ini dikarenakan sudah banyak perkantoran di Palembang yang menjadi klaster baru penyebaran covid-19.

Termasuk ke kantor-kantor instansi pemerintahan juga akan menjadi target razia.

"Untuk lokasi razia, masih kami rahasiakan. Intinya kami akan menyisir setiap tempat yang dirasa perlu untuk dilakukan razia protokol kesehatan," ujarnya.

Diwawancarai terpisah, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, tak hanya berfokus di jalan raya, aparat gabungan juga mentargetkan tempat-tempat keramaian sebagai lokasi dilakukannya razia penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Palembang.

Tak terkecuali di pesta hajatan atau resepsi pernikahan juga tidak luput akan menjadi titik lokasi dilakukannya razia.

"Boleh jadi tamu undangannya yang kena (razia), bisa juga panitia dan penyelenggaranya yang kena kalau memang kedapatan melanggar protokol kesehatan," ujarnya.

Pemberlakuan serupa juga akan dilakukan di tempat-tempat keramaian di Palembang.

Dewa mengatakan, pemkot Palembang sendiri akan menurunkan ratusan anggota Sat Pol PP untuk menyisir lokasi keramaian seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan hingga berbagai fasilitas umum, termasuk instansi dan perusahaan.

"Untuk perusahaan swasta, sesuai dengan perwali nomor 27 tahun 2020, sanksinya bisa kena ke perusahaan, tapi bisa juga dikenakan pada perorangan," ujarnya.

Kemudian hasil penegakan  sanksi bagi warga yang terjaring razia ini, akan dievaluasi dalam satu Minggu kedepan.

"Karena masih hari pertama, jadi kita lihat dulu apakah ada tren penurunan angka covid-19 di Palembang dengan adanya razia ini," ujarnya.