Belajar dari Terobosan Jambi Urus Elpiji

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan distribusi elpiji subsidi memang agak sulit diawasi. Bahkan pemerintah pusat pun tak bisa mengeluarkan larangan. “Hanya berupa tulisan di tabung saja,” katanya.

Mamit sangat skeptis pada data yang dimiliki pemerintah pusat untuk dijadikan rujukan dalam mekanisme perubahan menjadi distribusi tertutup.”Data-data kadang suka berbeda-beda,” katanya. Harapannya data dari masing-masing pemerintah daerah yang lebih valid yang bisa dijadikan rujukan.

Mamit mengungkapkan “simpatinya” pada Pertamina yang diberikan penugasan dalam distribusi elpiji subsidi ini. Misalnya saat terjadi over kuota dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Pertamina yang harus menanggung. Sementara jika terjadi kelangkaan maka Pertamina pulalah yang ditunjuk hidungnya sebagai pihak yang paling disalahkan.

Menurut Mamit ini adalah PR dari Pertamina untuk menyelesaikan perkara ini. Mamit juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan perkara ini misalnya dengan kebijakan distribusi tertutup. “Namun catatannya, setiap regulasi yang berhubungan dengan distribusi elpiji harus berkoordinasi dengan Pertamina setempat dalam hal ini MOR-nya,” kata Mamit. Jangan sampai ketika ada masalah Pertamina MOR-nya yang disalahkan.

Sementara itu Dewi Sri Utami, Region Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Sumbagsel mengatakan sangat mengapresiasi langkah Kota Jambi meneripakan kartu kendali atau pelanggan. Cara ini diyakini memang yang paling benar dalam mengatasi distribusi elpiji subsidi.

Bahkan Kota Jambi dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah lain untuk belajar tentang penerapan kartu kendali di sana. "Kita sepenuh hati mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi. Dengan kolaborasi yang baik seperti itu maka permasalahan distribusi elpiji bisa selesai," katanya.

Belum lama ini sejumlah daerah di Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari Pertamina Mor II belajar langsung ke Kota Jambi. "Pemkab Lahat dan Kota Pagaralam melihat langsung bagaimana penerapan kartu kendali di Jambi. Pulang dari sana saya dengar mereka langsung bergegas susun program kartu kendali," kata Dewi.(prawiramaulana)

Langkah Jambi

TAHAP ADMINISTRASI

1. PENYUSUNAN PERWALI

2. PENYUSUNAN TIM TERPADU

3. PENYUSUNAN MOU

4. PENANDATANGANAN MOU ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERTAMINA

TAHAP TEKNIS

1. SOSIALISASI KARTU PELANGGAN

2. PENDATAAN,PENGINPUTAN DAN VERIFIKASI DATA

3. PEMETAAN KUOTA DAN PENERIMA KARTU

4. PENETAPAN PENERIMA KARTU PELANGGAN (SK WALIKOTA)

5. PENCETAKAN KARTU

6. PENYERAHAN KARTU