Warga yang Menolak Rapid Test di Makassar Kian Meluas, Portal Jalan Hingga Paksa Ambil Jenazah

“Sejak awal pemerintah tidak tegas. Melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tapi dilonggarkan. Mestinya jangan ada toleransi," jelasnya.

Sawedi mengungkapkan, semua mekanisme yang sudah dijanjikan pemerintah dalam jaring pengaman sosial, juga tidak dilakukan konsisten.

Akumulaisi berbagai persoalan ini akhirnya membuat masyarakat melawan. Apalagi, edukasi atau penjelasan tentang sains terkait pandemi ini tidak disampaikan tuntas.

Dia menambahkan, yang paling mengkhawatirkan saat ini, justru terkait tudingan bahwa ada uang besar di balik penanganan Covid-19.

Berbagai informasi terkait hal ini menyebar secara cepat terutama melalui media sosial.

“Masyarakat melihat dan akhirnya berpikir, jangan sampai ada rekayasa dan semua pasien dijadikan PDP atau dipositifkan. Masyarakat juga mungkin masih mengingat bagaimana kasus mafia industri farmasi di dunia medis," terangnya.

Semua informasi dan akumulasi persoalan ini berujung penolakan dan pembangkangan. Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah mulai dari bantuan sosial, dana penanganan pandemi, hingga soal perawatan.

Untuk penanganan pandemi, Sawedi juga meminta pemerintah kota/kabupaten diberi kewenangan lebih termasuk soal keuangan, untuk menangani pandemi di wilayahnya

Hal ini karena kondisi sosial budaya dan karakteristik daerah termasuk tingkat keparahan pandemi di setiap wilayah berbeda-beda. Dalam hal ini, pemerintah pusat mestinya hanya memberi arah kebijakan dan pemerintah provinsi lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan.

“Jangan kebijakan pusat disamakan di semua daerah. Di daerah pun, gubernur jangan menguasai seluruh kewenangan karena gubernur sesungguhnya tak punya wilayah.

Gubernur mestinya hanya menjalankan fungsi koordinasi dan menjembatani setiap daerah yang memiliki persoalan sama. Setelah itu melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Sawedi.

Sawedi mengingatkan dalam kondisi seperti ini kepemimpinan pemerintah dipertaruhkan. Dia mengingatkan lima falsafah Bugis soal kepemimpinan.

Lima falsafah ini adalah acca atau cerdas, artinya memahami segala persoalan yang dihadapi; getteng atau tegas artian satunya kata dan perbuatan.

“Saat pemerintah terkesan mencla-mencle, memberi aturan tapi tidak menegakkannya, masyarakat jadi bingung dan tidak percaya," ungkapnya.

Saat pemerintah terkesan mencla-mencle, memberi aturan tapi tidak menegakkannya, masyarakat jadi bingung dan tidak percaya," ungkapnya. (Sawedi-Sosiolog Unhas)