Refly Harun Sindir Balik Buzzer: Dilayani Habis Waktu, Disebut Sakit Hati karena Sering Kritik

Akun buzzer itu juga menantang Refly untuk menyebut kelebihan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

YouTube Talk Show tvOne
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun 

TRIBUNSUMSEL.COM - Sempat disinggung oleh satu akun warganet bahwa dirinya sakit hati pada pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. 

Apalagi belum lama ini Refly Harun dicopot dari jabatannya menjadi Komisaris Utama PT Pelindo II.

Melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020), hal itu diketahui. 

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditanya apakah mau jika ditawari jabatan di pemerintahan.  Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020).
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditanya apakah mau jika ditawari jabatan di pemerintahan. Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020). (Channel YouTube Refly Harun)

Akun buzzer itu juga menantang Refly untuk menyebut kelebihan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Wah ini dari Batik Linggajaya wah ini biasa ya, ini biasa ya para buzzer para fansclub mengkritik balik saya begitu biasanya."

"Saya kan mengkritik pemerintahan terus, coba biar enggak dibilang sakit hati, tolong sebutkan apa yang bagus dari Pemerintahan Jokowi," ujar Refly membacakan komentar.

Refly lantas mengatakan bahwa akun tersebut pasti belum membaca pernyataannya sebelum ini.

"Wah ini pasti Batik Linggajaya bukan nama ya, belum pernah membaca tulisan saya," ujar Refly.

Lalu, Refly menceritakan dirinya pernah menulis di harian Kompas, di mana ia memuji bidang ekonomi di tangan Jokowi.

"Saya tahun 2017, dua setengah tahun yang lalu, 24 Oktober menulis di harian Kompas judulnya 'Memimpin Penegakan Hukum' bisa dilihat ya."

"Di situ saya puji prestasi Pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi terutama pembangunan infrastruktur," ungkap dia.

Namun, Refly menilai Jokowi lemah dalam masalah penegakan hukum.

"Yang kedua dalam bidang politik dalam bidang konsolidasi politik tapi saya kritik dalam mata kuliah ketiga dalam penegakan law enforcement," ungkap dia.

Sehingga, Pakar 50 tahun ini membantah dirinya mengkritik pemerintah karena sakit hati dicopot dari jabatan di BUMN,

"Jadi tidak berarti saya mengkritik terus ya, tidak juga ada konteks sakit hati."

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved